Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah meminta penjelasan langsung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Asabri. Sebab, PT Asabri yang mengurusi dana pensiun dan tunjangan hari tua untuk prajurit di bawah BUMN.
"Yang jelas, Pak Prabowo sejak awal ingin mendengar laporan dari menteri BUMN, karena kan memang secara hierarki ini di bawah menteri BUMN," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Advertisement
Dahnil menegaskan, Prabowo perlu menanyakan hal itu ke BUMN. Sebab, PT Asabri selama ini menampung dana dari para prajurit TNI-Polri bahkan PNS di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Posisi Kemhan dalam hal ini TNI juga Polri juga itu sebagai stakeholder, karena kan semua dana pensiun dan tunjangan hari tua prajurit TNI dan Polri itu diletakan di Asabri," ujarnya.
Setiap bulannya, kata dia, gaji pokok TNI Polri termasuk PNS Kemhan itu dipotong 8 persen. 3,45 untuk tunjangan hari tua, dan 4,75 itu untuk iuran pensiuan. Jadi totalnya 8 persen.
"Sebab itulah, kepentingan Pak Prabowo hanya satu hal sebenarnya, dana prajurit tetap aman," sambungnya.
Dari penjelasan Erick Thohir, Prabowo menegaskan kalau hingga kini dana tersebut tetap aman.
"Kemarin dapat laporan dari menteri BUMN dan juga Asabri baru aja, kemarin saya yang menerima teman-teman dari Asabri menyatakan bahwasannya dana Asabri tidak ada masalah dan akan tetap aman. Maka pak Prabowo menyampaikan ya prajurit harus tetap tenang dan nggak ada masalah dengan ini," pungkasnya.
Reporter: Ronald
