Liputan6.com, Jakarta - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menutup dan menghentikan operasional BUMN yang sekarat dan merugi masih menunggu aturan dari Presiden dan Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Indonesia Milenial Summit di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Aturan yang ditunggu terkait kewenangan dari Kementerian BUMN sebagai pengelola aset agar dapat diberi hak merger bahkan menutup perusahaan.
Advertisement
"Kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden bahwa kita sebagai yang me-managing asset boleh diberi hak merger dan menutup," ujarnya.
Lebih lanjut, hal ini diusulkan Erick tidak semata-mata karena banyak BUMN merugi saja, namun dirinya juga mengaku keteteran lantaran terdapat ratusan BUMN yang harus dikelola.
Bahkan dengan latarnya sebagai pengusaha, Erick Thohir biasa berurusan dengan 8 hingga 12 direksi.
"Siapapun menterinya, manage 100-an perusahaan kalau background entrepreneur paling ingat cuma 8 sampai 12 direksi saja," imbuhnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Erick Thohir Ancam Tutup BUMN Seperti PT PANN
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan menutup seluruh bisnis perusahaan BUMN yang kedapatan beroperasi di luar bisnis utama dan juga bisnis asal. Hal ini berkaca dari PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN yang menjalankan bisnisnya melenceng dari visi dan misi awal.
Erick mengatakan, perusahaan plat merah itu sudah berdiri sejak 1974. Sejak awal berdiri PT PANN fokus menjalankan bisnisnya di bidang penyewaat kapal laut. Sementara seiring berjalan waktu, perusahaan tersebut juga merambah bisnis ke penyewaan pesawat.
BACA JUGA
Menurut Erick, hal ini membuktikan bahwa bagian dari BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. "PT PANN awal didirikan untuk leasing kapal laut, bukan kapal udara. Ini yang harus di-merger atau ditutup karena terlalu banyak," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Erick mengaku geram saat mendengar adanya perusahaan sejenis yang beroperasi di luar dari lini bisnis utama atau asalnya. Bahkan, ketika awal kedatangannya di Kementerian BUMN, dia sempat menyalahi seluruh direksi terkait dengan ulah perusahaan plat merah itu.
"Apalagi visi Presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini hanya mengemukan diri dan diisi cuma kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orangtua, tapi kalo diisi pensiunan sedangkan 58 persen penduduk Indonesia di bawah 35 tahun berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tadasnya.
Advertisement
