Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan berniat mengadukan media ke Dewan Pers. Hal tersebut setelah tim hukum PDIP berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait berita yang dinilai menyudutkan partai berlambang banteng tentang kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan.
Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, Dewan Pers menyarankan PDIP untuk melaporkan media yang dianggap membuat berita bohong. Namun, sebelum resmi melaporkan media ke Dewan Pers, Sudirta menyebut harus melaporkan lebih dahulu hasil konsultasi ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
Advertisement
"Setelah konsultasi sambil memegang erat apa nasihat Dewan Pers yaitu ingin kita agar ada pengaduan akan kami laporkan ke DPP. DPP yang akan memutuskan," ujar Sudirta usai konsultasi di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Sudirta mengatakan, jika DPP menyetujui untuk melaporkan ke Dewan Pers, maka pihaknya akan membuat pengaduan.
"Kalau disetujui apa yang disampaiakn Dewan Pers akan menjadi kenyataan bahwa kami akan buat pengaduan. Sekali lagi putusan ada pada DPP," ucapnya.
Kendati PDIP berniat melaporkan sejumlah media dan pemberitaannya, mereka bungkam ditanya media mana dan pemberitaan seperti apa yang dianggap berita bohong atau merugikan partai.
"Sebenarnya rekan-rekan sudah tahu semua, jadi tak perlu dijelaskan. Kalau belum tahu pada saat pengaduan, baru kita beritahukan," dalih anggota tim hukum PDIP, Teguh Samudera.
Saksikan Video Menarik Berikut Ini:
Tak Mau Salah Langkah
Dia mengatakan, pada titik sekarang PDIP baru berkonsultasi. Sehingga enggan membuka nama media dan berita yang bakal dilaporkan. Teguh menuturkan, ada berita yang memframing dan merugikan PDIP. Menurutnya, berita tersebut juga dibuat tanpa konfirmasi kepada PDIP.
"Karena ada berita yang menframing secara politik yang merugikan dan menghancurkan PDIP kami mengalami kerugian dari berita ini seperti apa nih? Kami konsultasi. Kami tidak mau langkah salah apalagi berhadapan dengan melemahkan kebebasan pers," kata Teguh.
Dia berjanji akan membeberkan pemberitaan dan media yang dianggap merugikan PDIP saat resmi melakukan pengaduan.
"Nanti kalau kita udah ngadu baru kita tunjukkan. Nanti kalau udah ngadu baru kita kasih tahu. Nanti setelah ngadu," kata Teguh.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
