Liputan6.com, Moskow - Perdana Menteri baru Rusia pada Kamis 16 Januari 2020 waktu setempat menjanjikan "perubahan nyata", ketika ia disetujui oleh anggota parlemen setelah Kremlin mengumumkan rencana reformasi besar-besaran.
Putin menunjuk Mikhail Mishustin untuk peran itu sebagai bagian dari serangkaian pengumuman besar yang memicu spekulasi bahwa pemimpin lama Rusia dapat mempersiapkan masa depan politiknya sendir. Demikian seperti dimuat oleh AFP, Jumat (17/1/2020).
Majelis rendah Negara Duma memberikan suara untuk menyetujui Mishustin sebagai perdana menteri, kurang dari 24 jam setelah tatanan politik Rusia diguncang oleh pengumuman Putin tentang reformasi konstitusi dan pengunduran diri pemerintah.
Baca Juga
Advertisement
Tidak ada anggota parlemen yang memberikan suara menentang pencalonannya, meskipun anggota parlemen Komunis abstain.
Berbicara sebelum persetujuannya, Mishustin meminta parlemen untuk bekerja dengannya untuk segera memberlakukan program Putin.
"Orang-orang seharusnya sekarang merasakan perubahan nyata menjadi lebih baik," kata Mishustin.
Perdana menteri sebelumnya, Dmitry Medvedev mengundurkan diri bersama dengan kabinet menyusul pengumuman reformasi konstitusi.
Masa jabatan Putin sekarang sebagai presiden berakhir pada 2024 dan pengamat mengatakan pria berusia 67 tahun itu bisa meletakkan dasar untuk mengambil posisi baru atau tetap dalam peran kuat di belakang layar.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Prioritas Utama Mikhail Mishustin
Mishustin mengatakan prioritasnya adalah untuk meningkatkan pendapatan nyata warga, tetapi juga mengatakan pemerintah harus "memulihkan kepercayaan" dengan komunitas bisnis dan mendorong inovasi, menggemakan pidato kenegaraan ketika Putin mengumumkan reformasi.
Dia meyakinkan anggota parlemen bahwa Rusia mampu membayar kenaikan gaji dan pembayaran sosial yang diumumkan oleh Putin, memperkirakan mereka akan menelan biaya sekitar empat triliun rubel ($ 65 miliar) selama empat tahun ke depan.
Dekret kedua mengangkat Medvedev sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia - sebuah badan penasihat yang dibuat untuknya.
Dalam pidato kenegaraannya, Putin mengatakan dia ingin lebih banyak wewenang dialihkan ke parlemen dari presiden.
Dia juga menyerukan agar kekuasaan Dewan Negara diperluas dan diabadikan dalam konstitusi. Hal itu menambah dugaan bahwa Putin dapat mengambil alih setelah 2024 untuk mempertahankan kekuasaan.
Advertisement
