Liputan6.com, Jakarta: Wacana sumbangan untuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin ramai dibicarakan. Bahkan DPP Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) berencana mengumpulkan 'koin' untuk KPK hingga terkumpul jumlah yang diharapkan.
Menurut Sekjen DPP PPKLI, Junaedi Sitorus, mereka berencana membuat surat edaran kepada seluruh pengurus daerah PPKLI untuk mengumumkan kepada seluruh PKL di seluruh Indonesia agar memberikan bantuan Rp 1.000 per hari.
"Bantuan dari anggota itu akan terus kami kumpulkan guna disumbangkan kepada KPK guna membangun gedung baru yang kami dengar anggarannya Rp 161 miliar," katanya pada dialog interaktif di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta, Selasa (26/6).
Ia juga mengatakan, mereka sudah mendatangi gedung KPK di Jakarta, Senin (25/6), dan menyampaikan bantuan awal sebesar Rp 1 juta kepada pimpinan KPK untuk biaya pembangunan gedung KPK.
"Kami sebagai warga negara Indonesia, memiliki niat tulus ingin membantu pembangunan gedung KPK. Kami tidak tahu politik dan tidak mencari sensasi. Tapi sebagai rakyat kami mendukung KPK yang melakukan pemberantasan korupsi," katanya.
Namun niat memberi bantuan awal tersebut, menurut dia, ditolak oleh Penasihat KPK Abdullah Hehamahua.
Juneadi menjelaskan, dana Rp 1 juta tersebut merupakan patungan dari sejumlah pengurus DPP PPKLI belum merupakan sumbangan dari anggota.
Pada ksempatan tersebut, Ruhut Sitompul mengatakan menghargai rencana DPP PPKLI yang ingin menyumbang untuk pembangunan gedung baru KPK. Apalagi, kata dia, tidak ada aturan perundangan yang melarang masyarakat turut membantu pembangunan gedung pemerintah.
Ia menjelaskan, sikap Komisi III DPR RI bukannya tidak mendukung pembangunan gedung KPK tapi karena banyaknya alokasi anggaran yang membutuhkan biaya serta terbatasnya anggaran sehingga perlu dilakukan prioritas.
Seperti diberitakan sebelumnya, jajaran pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru KPK, jika DPR RI tidak juga merealisasikan janjinya untuk menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK.(ANT/MEL)
Menurut Sekjen DPP PPKLI, Junaedi Sitorus, mereka berencana membuat surat edaran kepada seluruh pengurus daerah PPKLI untuk mengumumkan kepada seluruh PKL di seluruh Indonesia agar memberikan bantuan Rp 1.000 per hari.
"Bantuan dari anggota itu akan terus kami kumpulkan guna disumbangkan kepada KPK guna membangun gedung baru yang kami dengar anggarannya Rp 161 miliar," katanya pada dialog interaktif di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta, Selasa (26/6).
Ia juga mengatakan, mereka sudah mendatangi gedung KPK di Jakarta, Senin (25/6), dan menyampaikan bantuan awal sebesar Rp 1 juta kepada pimpinan KPK untuk biaya pembangunan gedung KPK.
"Kami sebagai warga negara Indonesia, memiliki niat tulus ingin membantu pembangunan gedung KPK. Kami tidak tahu politik dan tidak mencari sensasi. Tapi sebagai rakyat kami mendukung KPK yang melakukan pemberantasan korupsi," katanya.
Namun niat memberi bantuan awal tersebut, menurut dia, ditolak oleh Penasihat KPK Abdullah Hehamahua.
Juneadi menjelaskan, dana Rp 1 juta tersebut merupakan patungan dari sejumlah pengurus DPP PPKLI belum merupakan sumbangan dari anggota.
Pada ksempatan tersebut, Ruhut Sitompul mengatakan menghargai rencana DPP PPKLI yang ingin menyumbang untuk pembangunan gedung baru KPK. Apalagi, kata dia, tidak ada aturan perundangan yang melarang masyarakat turut membantu pembangunan gedung pemerintah.
Ia menjelaskan, sikap Komisi III DPR RI bukannya tidak mendukung pembangunan gedung KPK tapi karena banyaknya alokasi anggaran yang membutuhkan biaya serta terbatasnya anggaran sehingga perlu dilakukan prioritas.
Seperti diberitakan sebelumnya, jajaran pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru KPK, jika DPR RI tidak juga merealisasikan janjinya untuk menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK.(ANT/MEL)
