Liputan6.com, Jakarta - Posisi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga kini masih kosong, setelah ketua sebelumnya Harjono ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perludem pun meminta Presiden Jokowi untuk segera menunjuk pengganti Harjono sebagai Ketua DKPP.
"Sebagai lembaga yang berperan menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu kelengkapan personel DKPP menjadi sangat penting. Urgensinya semakin krusial, karena penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta jajaranya sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020," kata Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil lewat keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Fadli mengingatkan, Presiden Jokowi agar tidak salah langkah dalam mengajukan calon Ketua DKPP. Ia tak mau kasus suap kembali terulang di lembaga pelaksana pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Baca Juga
Advertisement
"Sosok akan dipilih Jokowi saya harapkan dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja kelembagaan DKPP. Maka, diperlukan figur yang sudah teruji kepiawaiannya dalam praktik penyelenggaraan Pemilu," tegas dia.
Seperti diketahui komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal masing-masing 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR, 2 (orang) tokoh masyarakat usulan Presiden, 1 (satu) orang eks anggota KPU, dan 1 (satu) orang eks anggota Bawaslu.
"Sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu saja kelengkapan personil anggota DKPP menjadi sangat penting," ucap Fadli.
