Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Jiwasraya Darmadi Durianto menegaskan, untuk menyelamatkan kondisi Jiwasraya yang tengah sekarat saat ini diperlukan langkah-langkah strategis.
Misalnya, lanjut dia, BUMN mesti mencari pendanaan dengan cepat melalui skema cash in tanpa bergantung pada APBN dan membebankan pada BUMN lainnya. Tanpa skema itu, langkah apapun yang akan diambil hanya akan sia-sia.
"Harus ada cash in. BUMN harus jelaskan bagaimana caranya cash in ini tanpa merusak kinerja BUMN asuransi lainnya atau BUMN lain. Persoalan Jiwasraya adalah soal likuiditas.Tanpa cash in, semua langkah adalah omong kosong," ungkap dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/01/2020).
Namun demikian, Darmadi mengingatkan skema cash in mesti diatur secara rigid agar tidak menjadi Boomerang dikemudian hari.
"Syarat cash in tidak boleh merusak kinerja BUMN lain baik direct maupun indirect. Kedua, harus mementingkan dan tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Ketiga, harus terukur efektifitas penggunaannya. Keempat, harus transparan penggunaannya," tegas dia.
Lebih lanjut Darmadi menyarankan agar pemerintah membuka kemungkinan keterlibatan investor agar mau menggelontorkan dananya melalui skema cash in.
Baca Juga
Advertisement
"Baik investor swasta asing maupun domestik. Tapi sejauh tidak mengorbankan kepentingan nasional tidak masalah. Tapi sebaiknya utamakan perusahaan nasional Indonesia dulu. Prioritaskan dalam dulu. Dengan catatan investasi itu porsi untuk Jiwasraya harus lebih besar. Saham Jiwasraya harus tetap lebih besar intinya," tandasnya.
Menurut Darmadi, Jiwasraya bisa terselamatkan ketika mengundang investor untuk membeli sebagian saham milik Jiwasraya yang tengah anjlok. Caranya dengan pembentukan anak usaha baru Jiwasraya putra adalah salah satu upaya meringankan likuiditas jiwasraya karena nilai captive market BUMN yang menjadi partner tersebut.
"Tapi harus hati-hati dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Darmadi kembali menegaskan, DPR dan pemerintah tidak akan menggunakan opsi penyelamatan Jiwasraya dengan menggunakan sumber keuangan negara. Misalnya, menggunakan opsi Penyertaan Modal Negara ataupun bailout.
"Kita hindari opsi itu (PMN) karena tidak disarankan. Manja BUMN-nya, kalau harapkan PMN melulu BUMNnya nantinya. Sejauh masih ada cara lain, PMN tidak dianjurkan. PMN adalah cara termalas untuk meyelesaiakn masalah dan dapat menciptakan masalah baru dalam penggunaannya," tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Fokus Kerja Panja Jiwasraya
Untuk diketahui, ungkap dia, saat ini panja tengah fokus memikirkan dan mendorong agar pemerintah melalui perangkat hukumnya mengendus larinya uang Jiwasraya.
"Panja akan dorong pemerintah mengendus aliran uang dengan mendorong opsi follow the money sehingga semua vehicle yang dipakai oleh perampok uang tersebut bisa dideteksi. Yang paling penting kita akan mendorong keras agar bagaimana caranya Jiwasraya melakukan percepatan pembayaran ke masyarakat (nasabah), dan bagaimana langkah BUMN menyehatkan Jiwasraya kedepan," tandasnya.
Pada dasarnya, jelas dia, tugas panja nantinya adalah mengkaji dan mengevaluasi kombinasi strategi yang disodorkan Jiwasraya dan anggota dewan memberikan saran serta pertimbangan ke Jiwasraya.
"Panja tidak boleh intervensi dalam pelaksanaan. Fungsi DPR hanya pengawasan terhadap kinerja BUMN. BUMN akan membuat strategi dan kita analisis dan kasih saran. Tugas kita sekali lagi hanya pengawasan, apakah kombinasi strategi yang dipaparkan sesuai gak dengan yang disampaikan. Kita lakukan strategic control terhadap kombinasi strategi yang disampaikan oleh Jiwasraya " pungkasnya.
Advertisement
