Cara Pemerintah Genjot Penghasilan Masyarakat Indonesia

Pemerintah juga terus bertekad membuat kebijakan yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Jan 2020, 15:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku tengah mencari cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan berpenghasilan tinggi. Salah satunya yakni dengan meningkatkan peran dalam skema Rantai Nilai Global atau Global Value Chains (GVC).

Seperti diketahui, GVC adalah suatu proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya. GVC dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup suatu negara.

“Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut,” katanya di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chains sehingga menjadi negara dengan industri manufaktur dan jasa yang maju, pemerintah pun menjalankan sejumlah strategi berdasarkan program prioritas pemerintah, mulai dari penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law (khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan) hingga implementasi Online Single Submission (OSS) versi terbaru.

Di tengah tantangan teknologi global dan revolusi industri 4.0, pemerintah juga terus bertekad membuat kebijakan yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi dan memastikan bahwa setiap pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Wujud atas tekad tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan pendidikan kejuruan (vokasi) untuk mempercepat investasi SDM dengan merevitalisasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini didukung dengan adanya super deduction tax dan pelatihan melalui program Kartu Pra-Kerja.

 


Ekspor Barang Industri

Aktivitas pekerja bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Angka tersebut menurun 9,99% dibandingkan Agustus 2018 yang sebesar US$ 15,9 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara yang mengekspor barang-barang industri. Perjanjian perdagangan juga akan dieksplorasi untuk lebih meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam GVC. Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diimplementasikan pada 2021-2022.

Selain itu, biaya logistik berhasil diturunkan dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan meningkatkan konektivitas. Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang adil, sehingga nilai tambah ekspor Indonesia meningkat dan berkontribusi lebih besar pada kegiatan perdagangan," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya