Jokowi Belum Puas dengan Angka Inklusi Keuangan Indonesia

Angka literasi keuangan Indoensia pada 2019 menjadi 38,03 persen

oleh Lizsa Egeham diperbarui 28 Jan 2020, 15:24 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). (foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengadakan rapat terbatas (ratas) mengenai strategi nasional di sektor keuangan. Beberapa hal yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal angka literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada 2019.

Dari catatan yang disampaikannya, angka literasi keuangan Indoensia pada 2019 menjadi 38,03 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan 2016 yang saat itu 29,7 persen.

Sementara untuk angka inklusi keuangan, Jokowi mencatat pada 2016 angkanya 67,8 persen, sedangkan pada 2019 sudah menjadi 76,19 persen.

"Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di negara lain. Di Asean saja, Singapura sampai 98 persen, kita masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," tegas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Untuk memicu hal itu, Jokowi memberikan perintah kepada seluruh pemangku kepentingan untuk, pertama, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga ingin lembaga keuangan mikro terus diperluas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Selanjutnya

Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Hari Pers Nasional 2016 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9/2). (Setpres/Agus Suparto)

Kedua, mengembangkan layanan internet dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet relatif tinggi yang mencapai 64,8 persen atau kurang lebih 170 juta orang dari total penduduk Indonesia.

"Fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat dan tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp 12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019," tegas Jokowi.

Sementara yang ke tiga yaitu perluasan akses layanan keuangan formal.

"Yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dana pensiun. Manfaatkan uang-uang yang ada, sehingga ekonomi nasional dapat tertolong pendanaan dari investor-investor domestik," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya