Soal Perdamaian Timur Tengah, Janji Trump Jadikan Yerusalem Ibu Kota Israel Diprotes Palestina

Pengumuman bersama tersebut dilakukan karena Trump dan Netanyahu menghadapi tantangan politik di dalam negeri. Trump adalah subjek dari pengadilan pemakzulan di Senat AS sementara PM Israel pada hari Selasa membatalkan upayanya untuk kekebalan terhadap tuduhan korupsi. Keduanya membantah melakukan kesalahan.

David Friedman, duta besar AS untuk Israel, mengatakan bahwa waktu pengumuman itu tidak terkait dengan perkembangan politik, dan menambahkan bahwa pengumuman itu "sepenuhnya sedang direncanakan" untuk beberapa waktu.

Sementara itu, laporan mengatakan Netanyahu berencana untuk terus maju dengan mengincar 30% suara dari Tepi Barat yang ditempati dalam pemungutan suara kabinet pada hari Minggu.

Lebih dari 400.000 orang Israel tinggal di permukiman Tepi Barat. Permukiman tersebut dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Friedman mengatakan Israel "tidak harus menunggu sama sekali" untuk bergerak maju dengan aneksasi.

"Hari ini, Israel mengambil langkah besar menuju perdamaian," kata Trump kepada para pejabat dan wartawan di Gedung Putih.

"Visi saya menghadirkan win-win solution bagi kedua belah pihak, solusi dua negara yang realistis yang menyelesaikan risiko kenegaraan Palestina bagi keamanan Israel."

Usulannya adalah:

• AS akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang direncanakan oleh Trump sebagai bagian dari Israel. Rencana tersebut mencakup peta konseptual yang dikatakan Trump menggambarkan kompromi teritorial yang bersedia dibuat oleh Israel.
• Peta itu akan "lebih dari dua kali lipat wilayah Palestina dan menyediakan ibu kota Palestina di Yerusalem timur", tempat Trump mengatakan AS akan membuka kedutaan. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan rencana Trump akan memberi Palestina kendali atas 15% dari apa yang disebutnya "Palestina bersejarah".
• Yerusalem "akan tetap menjadi ibukota Israel yang tidak terbagi". Baik Israel dan Palestina saling bersaing mengklaim kota suci itu. Palestina bersikeras bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967, menjadi ibu kota negara mereka di masa depan.
• Kesempatan bagi Palestina untuk "mencapai negara merdeka sendiri" - namun, ia memberikan sedikit rincian.
• "Tidak ada warga Palestina atau Israel yang akan diusir dari rumah mereka" - menunjukkan bahwa permukiman Yahudi yang ada di Tepi Barat yang diduduki Israel akan tetap ada.
• Israel akan bekerja dengan raja Yordania untuk memastikan bahwa status quo yang mengatur situs suci utama di Yerusalem yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount dan al-Haram al-Sharif untuk umat Islam dilestarikan. Orang Yordania menjalankan kepercayaan agama yang mengelola situs tersebut.
• Wilayah yang dialokasikan untuk Palestina di peta buatan Trump "akan tetap terbuka dan tidak berkembang selama empat tahun". Selama masa itu, orang-orang Palestina dapat mempelajari kesepakatan itu, bernegosiasi dengan Israel, dan "mencapai kriteria kenegaraan".

"Palestina berada dalam kemiskinan dan kekerasan, dieksploitasi oleh mereka yang ingin menggunakannya sebagai pion untuk memajukan terorisme dan ekstremisme. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik," kata Trump.

Dia juga mengindikasikan bahwa Tepi Barat tidak akan dipotong setengah di dalam rencana.

"Kami juga akan bekerja untuk menciptakan wilayah yang berdekatan di dalam negara Palestina di masa depan, karena ketika kondisi untuk kenegaraan dipenuhi, termasuk penolakan tegas terhadap terorisme," katanya.

Para pejabat Israel mengatakan Netanyahu akan terbang ke Moskow pada hari Rabu untuk membahas proposal dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pidatonya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan "tidak mungkin bagi warga Palestina, Arab, Muslim atau Kristen untuk menerima" negara Palestina tanpa Yerusalem sebagai ibukotanya.

"Kami mengatakan seribu kali, tidak, tidak, tidak," katanya. "Kami menolak kesepakatan ini sejak awal dan sikap kami benar."

Kelompok Islam garis keras Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, juga menolak kesepakatan yang katanya bertujuan "melikuidasi proyek nasional Palestina".

PBB mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada solusi dua negara berdasarkan perbatasan yang berlaku sebelum perang 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat dan Gaza.

Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan, PBB menginginkan kesepakatan damai berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral.

Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mengatakan proposal itu menunjukkan bentuk diskriminasi.

Organisasi Peace Now Israel mengatakan rencana itu "sama sekali terpisah dari kenyataan seperti yang menarik".

"Rencananya lampu hijau bagi Israel untuk mengambil wilayah permukiman dengan imbalan negara Palestina yang bercelah tidak dapat bertahan dan tidak akan membawa stabilitas," katanya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Palestina untuk memberikan rencana "pertimbangan asli dan adil dan mengeksplorasi apakah mereka mungkin membuktikan langkah pertama dalam perjalanan kembali ke negosiasi".

Para pengunjuk rasa membakar ban dan foto-foto Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Selasa malam, pengunjuk rasa Palestina bentrok dengan pasukan Israel di pinggiran Ramallah, dekat permukiman Yahudi Beit El.