Liputan6.com, Jakarta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan status Darurat Kesehatan Global atas wabah Virus Corona yang menyebar ke seluruh dunia. Status ini merupakan peringatan keenam, setelah sebelumnya WHO memberikan hal yang sama pada wabah Virus SARS dan H5N1 (flu burung), wabah Ebola di Afrika Barat (2014-2016), polio (2014), Virus Zika (2016) dan wabah Ebola yang masih mengamuk di Republik Demokratik Kongo.
Menurut Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus, wabah Virus Corona 2019-nCoV merupakan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). "Alasan utama deklarasi ini bukan karena apa yang terjadi di Tiongkok, tetapi karena apa yang terjadi di negara lain," ujarnya seperti dikutip dari AP News.
Advertisement
"Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi virus ini menyebar ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah serta tidak siap untuk menghadapinya," kata Tedros.
Meski telah menetapkan status Darurat Kesehatan Global, organisasi kesehatan ini belum menjelaskan langkah konkret seperti apa yang akan mereka lakukan selanjutnya terkait wabah Virus Corona 2019-nCoV.
Virus Corona yang merebak di Wuhan membuat sejumlah negara terdampak ramai-ramai mengevakuasi warganya. Jepang lebih dulu melakukan hal itu. PM Jepang Shinzo Abe kepada anggota parlemen mengatakan, pemerintah Jepang telah mengevakuasi 206 warganya dari Wuhan dengan pesawat carter. "Lima orang yang dievakuasi kini dirawat di rumah sakit karena menunjukkan gejala demam," tambahnya.
Selain Jepang, AS juga sudah mengirim pesawat guna menjemput staf diplomatik dan keluarganya yang bekerja di konsulat AS di Wuhan. Kedutaan Besar AS di Beijing melaporkan, pesawat itu membawa 240 penumpang dan sudah mendarat di Alaska untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan perjalanan ke California.
Korea Selatan diberitakan akan menyewa dua pesawat komersial untuk menjemput warganya yang ada di Wuhan, lokasi awal Virus Corona baru terdeteksi.
Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan, lebih dari 400 warganya di China sudah mendaftarkan diri untuk dievakuasi. Kebanyakan memiliki kewarganegaraan ganda. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, pihaknya masih bernegosiasi dengan otoritas China untuk rencana evakuasi.
Australia saat ini bekerja sama dengan AS, Inggris dan Selandia Baru untuk melakukan operasi evakuasi gabungan.
PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintahnya akan mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi 78 warga Malaysia yang ada di Wuhan. Sementara Filipina melaporkan ada sekitar 150 warganya berada di Wuhan dan 150 lainnya di bagian lain di provinsi Hubei.
PM Thailand Prayut Chan-O-Cha mengatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari otoritas China untuk memulangkan 64 warga Thailand dari Wuhan. Mereka adalah 49 pelajar dan 15 pekerja atau turis.
Pemerintah Sri Lanka menyebutkan ada sekitar 860 mahasiswanya yang berada di China. Colombo masih menunggu konfirmasi dari otoritas China untuk melakukan evakuasi 32 mahasiswa dan keluarganya dari Wuhan.
Prancis juga mengumumkan akan mengirim pesawat ke Wuhan hari Kamis atau Jumat, yang akan kembali ke Prancis Jumat atau Sabtu. Selain itu masih direncanakan penerbangan evakuasi tambahan. Sekitar 500 sampai 1.000 warga Prancis diperkirakan berada di Wuhan saat ini.
Uni Eropa menegaskan akan memberi dukungan finasial untuk rencana evakuasi warga Prancis dan warga Uni Eropa lain dari Wuhan. Namun Komisi Eropa menegaskan "hanya mereka yang benar-benar sehat dan tidak menunjukkan gejala flu" yang akan diizinkan masuk pesawat.
Pemerintah Jerman sementara ini belum mengumumkan secara resmi rencana evakuasi warganya dari Wuhan. Namun media lokal melaporkan, sebuah pesawat pengangkut milik militer Jerman akan diberangkatkan Rabu sore waktu setempat menuju Wuhan, untuk menjemput sekitar 90 warga Jerman yang berada di sana.
Bagaimana Nasib WNI di Sana?
Sejauh ini, KBRI Beijing bersama PPI Tiongkok terus memonitor kondisi WNI di Wuhan. Selain itu, mereka juga melakukan langkah pencegahan dan pengendalian.
Menurut informasi, jalanan masih sepi dan jarang mobil lewat karena akses transportasi Wuhan dibatasi sesuai imbauan dalam pencegahan penyebaran Virus Corona baru. Namun, fasilitas listrik, air, dan internet masih bisa diakses.
Kendati demikian, persediaan logistik seperti makanan sehari-hari mulai menipis karena masih banyak toko yang tutup. Terkait hal itu, pihak KBRI setempat menyatakan telah membentuk posko untuk membantu para WNI yang masih terisolasi di Wuhan akibat Virus Corona.
"KBRI sudah bentuk posko di Kota Changsa (kota terdekat dengan Hubei), untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan," jelas pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1/2020).
Selain itu, pihak KBRI Beijing akan segera mengirimkan obat-obatan dan alat kesehatan ke Kota Wuhan dan sekitarnya.
"BNPB juga telah memberikan bantuan berupa masker yang akan segera dikirimkan ke KBRI Beijing untuk didistribusikan kepada WNI di wilayah terdampak," jelas pihak Kemlu.
Menurut data KBRI Beijing, saat ini terdapat 243 WNI di 7 lokasi termasuk kota Wuhan di Provinsi Hubei, China.
Pihak KBRI dari waktu ke waktu menyatakan akan terus berkomunikasi dengan WNI. Secara umum kondisi mereka baik, dan kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi.
"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu RRT dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," jelas pihak Kemlu.
Melihat kekhawatiran ini, Kedutaan Besar RI di Beijing mengimbau warga negara Indonesia di seluruh wilayah China untuk pulang ke Tanah Air. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah setempat agar terhindar dari wabah Virus Corona.
Advertisement
Proses Evakuasi Dilakukan Kurang dari 24 Jam
Isu yang menghebohkan ini pun mendapat respons dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Keputusan itu diambil Jokowi usai bertemu dengan sejumlah menteri terkait di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Sejumlah menteri yang bertemu Jokowi yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kemudian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
"Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI di Provinsi Hubei dilakukan segera," ucap Retno usai pertemuan, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi mengaku telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan penjajakan kepada pemerintah China agar bisa mengevakuasi WNI. Dia mengatakan bahwa pemerintah perlu menyusun rencana yang matang terkait evakuasi WNI di Wuhan.
"Apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu, di mana ini, hal seperti ini jangan dianggap gampang. Harus disiapkan betul karena ini menyangkut virus," Jokowi menekankan.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkap rencana evakuasi WNI yang masih terjebak di Provinsi Hubei, China. Para WNI sejak pekan lalu sudah memohon untuk segera dijemput pemerintah.
Menlu berkata evakuasi akan dilakukan dalam 24 jam dan tanpa transit.
"Keberangkatan pesawat penjemput bersama tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam dengan pesawat berbadan lebar agar semua WNI yang bersedia di evakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2020)
Menlu Retno juga baru saja selesai berdiskusi dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, terkait evakuasi secepatnya bagi WNI di Wuhan.
Menurut pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, tiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam menyelamatkan warganya. Misalnya, AS lebih mudah melakukan evakuasi karena mayoritas yang dijemput berada di satu daerah.
"Amerika fokusnya untuk mengeluarkan korps diplomatik mereka yg bertugas di Wuhan. Dengan demikan, dari sisi lokasi, dan konsentrasi masyarakat mereka di satu tempat. Dengan demikan, pemindahan mereka dari wilayah terdampak, jadi lebih mudah sebetulnya," ujar Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah di Jakarta pada Kamis (30/1).
Indonesia pun mengaku akan belajar dari pengalaman AS dan Jepang untuk menjemput para WNI yang terjebak di Wuhan dan sudah memohon untuk dipulangkan.
"Justru dari pengalaman pemulangan Amerika dan Jepang, kita bisa belajar pengalaman mereka mengekstraksi masyarakat mereka dari wilayah terdampak. Mudah-mudahan dari pengalaman itu, saat nanti kita melakukan pemulangan, maka menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya," jelas Faizasyah.
Sebelumnya, pemerintah menyebut tidak bisa melakukan evakuasi karena ada lockdown, tetapi makin banyak negara yang bisa melakukan evakuasi di Wuhan.
Sementara, TNI Angkatan Udara memastikan telah menyiagakan tiga unit pesawat dan personel kesehatan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pesawat TNI telah disiagakan dan siap diterbangkan kapan saja begitu ada perintah evakuasi WNI di Wuhan.
"TNI kan selalu menyiagakan. Kita menyiagakan pesawat. Kemudian juga tenaga medis. Lima hari lalu saya perintahkan kapuskes TNJ bersama diskes angkatan menyiapkan peralatan apa saja harus dibawa termasuk "baju astronot" yang putih itu. Termasuk ruang isolasi itu untuk memonitor panas tubuh manusia," ujar Panglima Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/1).
Sehingga saat ini, kata Hadi, TNI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menentukan kapan akan berangkat ke Wuhan.
Selain pesawat TNI, Panglima Hadi juga akan menggunakan pesawat Lion Air untuk evakuasi WNI di Wuhan.
"Iya (Lion Air) saya sudah sampaikan pada media kemarin juga bertanya. Seandainya pun mencarter pesawat sipil itu juga, itu adalah sudah menjadi pertimbangan dari Ibu Menlu," katanya.
Pemerintah akan langsung mengkarantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China agar terbebas dari Virus Corona. Kendati begitu, belum diketahui di mana lokasi karantina untuk WNI yang kini masih terisolasi di Wuhan.
Seluruh WNI yang Pulang Akan Dikarantina
Dalam upaya mencegah penularan Virus Corona, WNI telah bersedia untuk melakukan skrining kesehatan dan juga karantina. "Tentu akan ada karantina. Secara teknis, itu akan ada dilakukan Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Fadjroel mengatakan, nantinya Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan kepala daerah setempat terkait karantina WNI dari Wuhan, China.
"Ada banyak opsi dari Kemenkes (mekanisme evakuasi WNI), tapi enggak bisa disampaikan. Teknis akan disampaikan Kemenkes," tuturnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan proses evakuasi WNI dari Wuhan. TNI telah menyatakan kesiapannya untuk membantu mengevakuasi 243 WNI yang kini masih terisolasi di ibu kota Provinsi Hubei, China itu.
"Tadi pagi saya juga sudah berbicara dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto), beliau mengatakan siap kalau memang TNI dikerahkan untuk menjemput (WNI di Wuhan). Tapi ada keputusan, apakah akan memakai pesawat TNI atau pesawat sipil," tutur Fadjroel.
Eva Taibe, mahasiswi dari Central China Central University, menyebut karantina memang diperlukan untuk kebaikan semua pihak. Anggota PPI Tiongkok di Wuhan mengaku tidak keberatan jika ada kebijakan tersebut.
"Kami sangat setuju dikarantina karena memang harus, karena ini untuk keselamatan keluarga kita di Indonesia," ujar Eva kepada Liputan6.com.
"Jadi secara personal saya tak keberatan dan dari teman-teman lain tak keberatan," lanjut Eva.
Hingga kini, PPI Tiongkok di Wuhan masih belum mengetahui teknis evakuasi. Eva menyebut proses dalam koordinasi masih dalam tahap koordinasi.
Sementara itu, pihak Kemlu juga menyatakan telah menyediakan bantuan psikolog kepada para WNI yang masih berada di pusat wabah Virus Corona Wuhan.
"Bantuan psikolog untuk memberikan layanan konseling kepada para WNI di Provinsi Hubei. Layanan diberikan melalui komunikasi telepon dan sudah dimanfaatkan para WNI," demikian menurut pihak Kemlu dalam pernyataan tertulisnya.
Bantuan tersebut, menurut Kemlu, guna menjaga kondisi psikologis merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak terjangkit Virus Corona.
"Layanan ini merupakan langkah pencegahan untuk melengkapi proses evakuasi yang akan segera dilakukan," jelas pihak Kemlu.
Sebagai wujud solidaritas kepada Pemerintah China, Pemerintah RI juga akan mengulurkan bantuan berupa alat-alat kesehatan yang akan dibawa dalam pesawat yang akan menjemput WNI.
Advertisement
Kemenkes Siapkan Kapsul Evakuasi dan Anggaran
Menanggapi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menetapkan status Darurat Kesehatan Global atas wabah Virus Corona, Kemenkes RI mengatakan akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi.
"Jika (status) itu sudah ditetapkan (oleh WHO), maka semua negara harus siap siaga," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes RI, dr. Wiendra Waworuntu, Jumat (31/1) di Jakarta.
"Koordinasi dan kolaborasi ditingkatkan. SDM terus di-update," Wiendra melanjutkan.
Peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang dimaksud termasuk melihat kelengkapan data di tiap-tiap rumah sakit dan hal-hal lain yang perlu ditingkatkan.
Sebelum Virus Corona ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan Global oleh WHO, Indonesia juga telah mewaspadai penyebarannya. Salah satu bentuk kesiagaan pemerintah RI menghadapi wabah Virus Corona adalah menyiapkan dan mengaktifkan Kapsul Evakuasi. Ada 21 kapsul yang telah diaktifkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Mengutip laman Sehatnegeriku, Kapsul Evakuasi digunakan untuk mengevakuasi penumpang dari titik pintu masuk bandara ke RS Rujukan. Bentuknya serupa selubung transparan.
"Kapsul ini negative pressure untuk mengatasi kontaminasi kuman. Orangnya masih bisa dilihat dari luar dan keamanan terjamin," jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI dr. Anung Sugihantono, M.Kes.
Kapsul Evakuasi yang berjumlah 21 itu ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banda Aceh, KKP Medan, KKP Padang, KKP Jambi, KKP Palembang, KKP Bengkulu, KKP Semarang, KKP Surabaya, KKP Denpasar, KKP Pontianak, KKP Banjarmasin, KKP Balikpapan, KKP Makassar, dan KKP Jayapura.
Rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan adalah yang pernah menjadi rumah sakit rujukan ketika kasus Flu Burung merebak beberapa tahun lalu. Rumah Sakit Rujukan tersebut ditetapkan berdasarkan Kepmenkes 2007. Adapun tiga rumah sakit diantaranya yaitu RSPI Sulianti Saroso, RS Persahabatan, dan RSPAD Gatot Subroto.
Selain menyiapkan fasilitas kesehatan, Kemenkes juga telah menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang positif terinfeksi Virus Corona 2019-nCoV. Hal itu diungkap oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Untuk yang Corona, ada sendiri anggarannya dari Kemenkes. Jadi tidak perlu khawatir, makanya semua yang kita rawat nanti semua tenang," kata Terawan, mengutip laman Sehatnegeriku.
Terawan akan memastikan kembali nominal anggaran yang disiapkan. Anggaran tersebut nantinya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi serta kesiapsiagaan Kemenkes terhadap potensi problem kesehatan.
"Nanti saya lihat. Jadi begini, saya selaku Menteri Kesehatan, sudah memperkirakan kalau akan ada hal-hal yang terjadi, maka ada anggarannya," imbuh Terawan.
Reporter: Tommy Kurnia Rony, Vina Muthi
Editor: Tanti Yulianingsih
