Liputan6.com, Natuna - Ratusan warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih memadati kantor DPRD setempat guna mempertanyakan kabar pemulangan WNI dari Wuhan, China.
"Sejak Jumat malam sampai hari ini massa terus berdatangan ke kantor DPRD Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi di Natuna, Sabtu (1/2/2020).
Di kantor DPRD, tambah dia, warga menolak rencana pemerintah pusat mengkarantina WNI dari Wuhan di Natuna selama sekitar 14 hari.
Baca Juga
Advertisement
Warga sangat khawatir kalau WNI tersebut tertular virus corona asal Wuhan, China, meskipun pemerintah telah mengkalim mereka pulang ke Tanah Air dalam kondisi sehat.
"DPRD pun sudah sepakat menolak karantina WNI dari China di Natuna," sebut Haryadi dilansir Antara.
Lebih lanjut, Haryadi menyampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Kepala BPNB segera hadir di kantor DPRD Natuna untuk menyampaikan informasi menyangkut pemulangan WNI tersebut.
"Kami masih menunggu kedatangan Menkes dan Kepala BPNB di sini, sekaligus berdiskusi perihal evakuasi WNI dari Wuhan China ke Natuna," tambahnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Kata Ketua KNPI Natuna
"Memang Itu saudara-saudara kami, Natuna merupakan NKRI bukan kami menolak, jangan lah di Natuna," kata Haryadi kepada Liputan6.com, Sabtu (1/2/2020).
Dia berpendapat, masih banyak tempat lain untuk mengarantina WNI yang baru pulang dari Wuhan. Tetapi, itu tak mesti di Natuna.
Menurut dia, fasilitas dan alat -alat kesehatan di Natuna sangat terbatas untuk karantina virus Corona. Sementara, di Jakarta peralatan lebih lengkap dan canggih. Terlebih, lokasi karantina di Natuna berdekatan dengan permukiman.
Dari Bandara ke permukiman itu dekat, pasti bersentuhan, kalau tidak terjangkit tak apa-apa, kita kan tidak tahu yang terkena virus dan tidak,” ucapnya.
Dia bahkan mengancam, jika pemerintah tetap mengarantina WNI dari China di Natuna, masyarakat akan menghentikan seluruh aktivitas dan mengarantina diri sendiri. Dia juga minta agar kantor pemerintah tutup.
"Kami meminta kepada pemerintah supaya kantor-kantor dinas, pemerintah dan sekolah supaya diliburkan selama proses karantina," dia menegaskan.
Advertisement
