Liputan6.com, Washington D.C - Seorang pejabat tinggi Tanzania yang meluncurkan pasukan pengawas untuk memburu orang-orang gay, telah dilarang oleh AS untuk memasuki negara itu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Paul Makonda, kepala administrasi ibukota Dar es Salaam, terlibat dalam "pelanggaran berat hak asasi manusia".
Advertisement
Menurut laporan BBC, Minggu (2/1/2020), anggota keluarga dekatnya juga dilarang mengunjungi AS.
Tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi telah meningkat sejak Presiden John Magufuli mulai menjabat pada 2015.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh Magufuli menindas perbedaan politik, menahan para aktivis hak asasi manusia, dan memberangus media.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
Langgar HAM
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menulis di akun twitternya bahwa larangan Makonda datang di tengah-tengah kekhawatiran tentang "memburuknya" hak asasi manusia di Tanzania.
"[Makonda] juga terlibat dalam penindasan terhadap oposisi politik, penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat, dan penargetan individu-individu yang terpinggirkan," kata sebuah pernyataan dari departemen luar negeri AS.
Ia juga menuduhnya terlibat dalam "pelanggaran berat hak asasi manusia, yang mencakup penolakan nyata atas hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan orang".
Ketika Makonda - sekutu Presiden Magufuli - meluncurkan pasukan pengawas anti-gay pada tahun 2018, ia mengatakan bahwa ia mengharapkan kritik internasional untuk tindakan tersebut, tetapi menambahkan: "Saya lebih suka membuat marah negara-negara itu daripada membuat marah Tuhan."
Tindakan homoseksual adalah suatu yang ilegal di Tanzania dan banyak orang gay, lesbian, dan transgender dipaksa untuk menyembunyikan seksualitas mereka sebagai akibatnya.
Sementara itu, juga pada hari Jumat AS menambahkan Tanzania ke daftar negara-negara yang warganya dilarang mendapatkan jenis visa imigrasi tertentu.
Advertisement
