Liputan6.com, Jakarta Saat reses ke Gunung Anyar pada Sabtu, 1 Februari 2020 malam, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menerima curhat dari warga. Banyak warga mempertanyakan pembangunan SMA dan SMK negeri di Gunung Anyar.
Bukan tanpa alasan, warga mempertanyakan hal ini. Sebab, mereka sudah bertahun-tahun menunggu keberadaan SMA atau SMK negeri dibangun di kecamatan itu.
“Banya warga bertanya-tanya soal itu padahal di sini banyak tanah pemerintah,” ujar Adi Sutarwijono, seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2020).
Baca Juga
Advertisement
Salah satu orang yang mengeluh saat penjaringan aspirasi Ketua DPRD Surabaya itu adalah Syamsul, warga Kelurahan Rungkut Tengah.
Menurut Syamsul anak-anak di kawasannya harus mendaftar ke kecamatan tetangga jika ingin masuk ke SMP, SMA, dan SMK negeri. Ia tidak menampik, sejak tiga tahun lalu sudah ada satu SMP negeri dibangun dan bisa menampung anak-anak Gunung Anyar. Namun, ia berharap akan lebih baik jika jumlah SMP negeri ditambah serta ada SMA dan SMK negeri.
Adi menanggapi keluhan warga itu. Ia menjelaskan saat ini jenjang pendidikan SMA dan SMK di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara, Pemerintah Kota Surabaya mendapat kewenangan pengelolaan PAUD, SD, dan SMP.
"Untuk usulan pembangunan lagi SMP Negeri, akan kami sampaikan kepada Wali Kota Risma serta akan dperjuangkan Fraksi PDIP di Gedung DPRD Surabaya," ucapnya.
Adi Sutarwijono juga menerangkan DPRD Surabaya dan Wali Kota Risma mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari Rp 2 triliun atau 21 persen, dari total APBD 2020 sebesar Rp10,3 triliun.
"Salah satunya untuk menjamin pendidikan gratis untuk siswa-siswa SD Negeri dan SMP Negeri seluruh Surabaya dan juga untuk memberi subsidi bagi sekolah-sekolah swasta dalam bentuk BOPDA (Bantuan Operasional Daerah)," tuturnya.
