Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Saat ini progres pembangunannya mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung tahun ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dengan selesainya pembangunan Bendungan Tapin akan berpotensi memberikan layanan irigasi di Kabupaten Tapin sebesar 5.472 hektar (ha).
Advertisement
"Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2020).
Adapun pembangunan Bendungan Tapin telah dimulai sejak akhir 2015 dengan biaya sebesar Rp 1,058 triliun.
Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau yang menjadi ibu kota Kabupaten Tapin sebesar 500 liter per detik, mereduksi banjir sebesar 107 m3 per detik, konservasi air (ground water recharge), destinasi wisata di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin, dan sumber air untuk PLTA sebesar 3,30 MW.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sarana dan Prasarana
Bendungan Tapin dilengkapi dengan akses jalan masuk sepanjang 21 km dengan lebar 7 meter, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpahan) sepanjang 234 meter dan lebar 10-19 meter.
Selain bendungan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Pitap di Kabupaten Balangan untuk meningkatkan suplai air ke area pertanian. Daerah Irigasi (DI) Pitap dibangun dengan biaya Rp 258 miliar yang akan menjadi penyuplai air irigasi untuk area seluas 4.755 ha.
Selanjutnya, pada 2018 telah diselesaikan pembangunan DI Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyuplai 5.000 ha dengan biaya Rp 227 miliar, dan DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyuplai area pertanian 5.472 ha dengan biaya Rp 88 miliar.
Advertisement
