Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali menyinggung anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 6,45 triliun kepada kementeriannya yakni Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), anggaran itu dinilai tidak cukup untuk mendanai seluruh program dari KKP.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (4/2/2020).
Menurutnya, program sehebat apapun dan sebesar apapun, anggaran yang nanti diterima pihaknya dari pemerintah, tak akan berguna dan tak tepat sasaran, jikalau pengawasnya tidak bekerja dengan baik.
Menteri Edhy pun mengatakan, bahwa sebelum dirinya diumumkan menjadi Menteri KKP ini, ia sudah diperintahkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan hal penting, yakni membangun komunikasi dengan nelayan, dan membangun perikanan budidaya.
Baca Juga
Advertisement
"Bangun komunikasi dengan nelayan, artinya ini luas sekali, kelihatannya satu kalimat tapi intinya adalah bagaimana saya sebagai Menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, baik nelayan perorangan, nelayan kelompok, korporasi provinsi, kabupaten, kota, maupun nelayan yang skalanya jauh lebih besar lagi skala industri," kata Edhy.
Kemudian ia menyinggung anggaran KKP yang diberikan pemerintah harus saling berdampingan atau cukup. Ia sedikit menyesalkan karena anggaran untuk KKP hanya Rp 6,45 triliun, padahal sebelumnya anggaran KKP pernah sampai Rp 11 triliun lebih.
"Kita pernah mendapat anggaran Rp 11 triliun lebih, saya saksi waktu itu, tiba-tiba berangsur turun turun turun hingga Rp 5 triliun dan sekarang Rp 6,45 triliun, tadinya mau dikasih DPR itu Rp 4,57 triliun tapi dirjen, irjen, dan sekjen berjuang demi kami akhirnya Rp 6,45 triliun bisa dibayangkan kalau anggaran saat ini 4,57 triliun. Kalau dulu tahu bakal jadi menteri KKP saya bakal minta anggaran Rp 15 triliun aja sekalian," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Anggaran Kurang Mencukupi
Namun apa daya, keinginannya tidak bisa terealisasikan, dikarenakan sistem sudah berjalan, dan anggaran tersebut sudah dihitung oleh Kementrian Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Kendati begitu, meskipun anggaran dana di KKP kurang mencukupi, dirinya berharap bisa mencukupi, makannya penting untuk melakukan komunikasi, yang harus dibuka bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
"Ini butuh bimbingan nah mari kita sama-sama membangun komunikasi ini dan kami harapkan rakerwas ini membuahkan hasil, saling keterbukaan antara yang mengawasi dan diawasi, yang diawasi jangan merasa dicurigai dan yang mengawasi jangan merasa dia punya power bisa ngapa-ngapain buat yang diawasi," ujarnya.
Sangat penting menurut Edhy dalam menciptakan Good Governance dilingkungan KKP, khususnya dalam hal pengawasan. Bahkan, ia menyebutkan "Diawasi saja Ada pencurian apalagi tidak diawasi ini, yang harus kita percaya kita semua harus mawas kepada diri kita, saya selaku menteri juga mawas apakah saya sudah layak menjadi menteri sejauh manakah kerja saya seperti apakah arah saya," ungkapnya.
Selanjutnya tugas kedua dari presiden yang ditugaskan kepada Edhy, yakni membangun perikanan budidaya (Aqua Culture). Ternyata ia melihat potensi budidaya itu besar, dan pihaknya baru akan melakukan observasi atau eksploitasi budidaya.
Advertisement
Budidaya Belum Maksimal
Namun, menurutnya upaya budidaya itu belum maksimal, hanya 10 persen saja dari total lahan perairan laut maupun dataran tinggi, serta perairan umum lainnya.
"Komoditasnya pun masih jauh kalah dengan negara-negara maju dari kita. Saya melihat kemampuan ini peluang ini sangat besar, jangan bicara yang 90 persen dulu, sisanya yang 10 persen aja kalau kita optimalkan peningkatannya akan ada lapangan pekerjaan baru, tercipta pendapatan baru, demikian akan menambah devisa negara," jelasnya.
Lanjut lagi Menteri Edhy menyinggung anggaran. Menurutnya jika dilihat dari anggaran KKP memang relatif kecil, daripada peran swasta yang memang harus dilakukan kerjasama.
"Saya yakin hitungannya hanya 10 persen kemampuan membackup program nasional kita, nah ini yang harus kita berikan contoh kepada pelaku usaha dengan anggaran yang terbatas ini bagaimana kita bisa secara transparan, menentukan program program prioritas kita," pungkasnya.
