Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri terkait untuk mengkalkulasi dampak dari pencabutan kebijakan bebas visa bagi China terhadap perekonomian Indonesia. Pencabutan bebas visa itu dilakukan menyusul wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, China.
"Dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan ini bagi perekonomian kita, baik dari sektor perdagangan investasi dan pariwisata," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai dampak virus corona di Kompleks Istana Kepresidenan Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga
Advertisement
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa China adalah negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Bukan hanya itu, Jokowi menyebut bahwa China juga negara penyumbang komoditas impor terbanyak bagi Indonesia.
"Karena itu betul-betul harus diantisipasi dampak dari virus corona dan perlambatan ekonomi di RRT terhadap produk ekspor kita," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Wuhan, China akibat wabah virus corona. Saat ini, 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan sedang dikarantina selama 14 hari di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Seluruh WNI tersebut menjalani observasi dan mendapatkan pendampingan dari dokter selama 1x24 jam setelah tiba di Indonesia.
Tak hanya memulangkan WNI dari China, Indonesia sendiri mengambil beberapa tindakan demi menghentikan penyebaran virus Corona. Salah satunya adalah membatasi kunjungan masuk dan keluar dari China untuk mengantisipasi penularan virus Corona ke Indonesia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Impor dari China Disetop, Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Barang
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepakat bahwa tindakan pencegahan berupa pemberhentian sementara impor dari China perlu dilakukan. Hal tersebut untuk meminimalisir dampak dari penyebaran virus Corona.
“karena demi keamanan. Kita tidak mau ambil risiko terhadap barang-barang dari China yang kemungkinan terkontaminasi virus, baik barangnya langsung atau orang-orang yang ada di dalam kapal.” Jelas ketua harian YLKI Tulus kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, kapal yang masuk untuk aktivitas ekspor-impor bisa saja menjadi mediator penyebaran virus.
“Saya rasa, untuk sementara ini memang pergerakan manusia maupun barang harus diantisipasi daripada nanti terkena wabah yang kemudian menjadi ongkos sosial yang tinggi bagi Indonesia.” Tambahnya.
Tulus juga menuturkan bahwa pemerintah harus mewaspadai adanya kenaikan harga-harga yang tidak rasional yang mungkin disebabkan oleh diberhentikannya impor dari China.
Advertisement
Pasokan Berkurang
Menurut YLKI, pemerintah justru harus mewaspadai adanya kemungkinan kenaikan harga-harga yang tidak rasional. Sebab dengan pemberhentian impor bahan baku maupun barang jadi bisa saja memicu kenaikan harga karena ketersediaan berkurang.
“Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil jalan lain seperti mengimpor dari negara lain misalnya. Sehingga untuk pasokan di dalam negeri tetap aman tanpa ada kenaikan harga yang signifikan.” Ujar Tulus.
Selain itu, Tulus juga menambahakan jika barang atau bahan yang ada penggantinya di Indonesia justru menjadi peluang bagi produsen lokal untuk memasarkan produknya guna memenuhi kebutuhan pasar.
Untuk informasi, Menteri perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menegaskan bahwa pihaknya menyetop sementara impor makanan dan minuman dari China untuk mengantisipasi penularan virus Corona ke Indonesia.
