Tak Dapat Izin Tempat, PSI Minta Anggaran Formula E Dialihkan ke Banjir

Pemerintah pusat melarang kawasan Monas dijadikan perlintasan balap mobil listrik Formula E.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Feb 2020, 14:57 WIB
Mobil BMW i8 Roadster, i8 Coupe dan BMW i3s mengawal konvoi mobil listrik jelang jadwal pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E 2020 di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaiki mobil listrik berjenis BMW i8 roadster. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan ke penanganan banjir di Jakarta. Hal itu sebagai buntut pemerintah pusat tak memberi izin kawasan Monas dijadikan sebagai perlintasan balap mobil Formula E.

"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E," ucap anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian, Kamis (6/2/2020).

Dengan adanya penolakan lokasi ini, kata Justin, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali gelaran balam mobil listrik Formula E. Sebab, menurut dia, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum maka akan menyebabkan kemacetan parah.

PSI turut menolak penyelenggaraan Formula E di Jakarta karena dinilai tidak memiliki manfaat buat masyarakat. Dia menilai, rencana perhelatan Formula E justru menunjukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai prioritas program yang jelas.

“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak,” ucap Justin.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


3 Prioritas Penanganan Banjir

Warga dievakuasi menggunakan perahu karet dari salah satu gang di Kawasan Rawajati yang tergenang banjir, Jakarta, Rabu Rabu (1/1/2020). Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Selasa sore (31/12/2019) mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga program antisipasi banjir yang lebih layak menjadi prioritas Pemprov DKI, yaitu perbaikan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan pompa.

Dia menuturkan, survei Kementerian PUPR menemukan 44 tanggul rusak di Jabodetabek. Salah satunya, ada tanggul jebol di Kramat Jati, Jakarta Timur, namun warga sekitar terpaksa memperbaikinya secara swadaya.

“Saking lambatnya Pemprov DKI, warga sampai memperbaiki tanggul sendiri. Uang dan materialnya dari warga semua, Rp 20 juta. Uang segitu enggak ada apa-apanya dibanding anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun,” ucapnya.

Sementara itu, Justin menyoroti program normalisasi sungai yang terhenti sejak 2018. Kementerian PUPR tidak bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi karena masalah pembebasan lahan.

“Tahun 2019 kemarin anggaran pembelian lahan dibatalkan, katanya defisit. Kalau beneran defisit, mengapa malah bikin Formula E ratusan miliar?” ujar Justin.

Terakhir, Justin menekankan bahwa banjir awal tahun 2020 terjadi akibat banyaknya pompa dan pintu air yang yang tidak optimal.

“Dinas Sumber Daya Air bilang ada 76 pompa yang rusak. Kementerian PUPR bilang ada 11 pintu air rusak. Duit Formula E bisa dipakai untuk perbaikan itu semua dan masih sisa banyak,” pungkas Justin.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya