Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Dalam rapat tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan tim kebijakan satu peta berhasil mengelompokan 84 peta.
"Tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (6/2/2020).
Dia menjelaskan satu peta yang belum selesai yaitu terkait dengan batas administrasi desa atau kelurahan akan ditargetkan pada akhir 2020. Lalu setelah 85 tematik selesai, nantinya pemerintah akan fokus mengindetifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik.
Baca Juga
Advertisement
"Kita ditargetkan pada Desember 2020," ungkap Jokowi.
Kemudian Jokowi juga mengingatkan agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial. Hal tersebut kata Jokowi agar jadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial.
"Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," kata Jokowi.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka.com
Atasi Tumpang Tindih Lahan
Mantan Walikota Solo tersebut juga meminta kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan lapangan. Mulai dari kawasan hutan maupun luar kawasan hutan.
Dari hasil identifikasi sinkronisasi kata Jokowi, masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih.
"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," kata Jokowi.
Dia menegaskan gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasil tematik sebagai peta kerja. Hal tersebut kata dia untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.
"Jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi ke geospasial tematik ini juga agar segera disiapkan," ungkap Jokowi.
Advertisement
