Wamen BUMN: Banyak Swasta yang Sudah Terangi Wilayah Terluar Indonesia

Skema penyediaan listrik di wilayah 3T di Indonesia Timur bisa memanfaatkan dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 06 Feb 2020, 15:55 WIB
Saat daerah lain telah berkembang dan masuk ke era Industri 4.0, satu desa di Gorongtalo masih hidup dalam kegelapan dan tanpa sinyal HP. (Liputan6.com/ Arfandi Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT PLN (Persero) menggandeng pihak swasta untuk ikut melistriki daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia Timur.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, saat ini sudah banyak perusahaan swasta yang maju bersama PLN untuk menerangi wilayah terluar di timur Indonesia.

"Udah banyak sama swasta," ujar Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Namun begitu, ia belum bisa merinci siapa saja perusahaan swasta yang telah terlibat. "Enggak hafal saya ya," kata dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo mengatakan, saat ini masih ada 25 ribu rumah tangga di wilayah 3T Indonesia Timur yang belum mendapat pasokan listrik dari jaringan PLN.

Menurut Triharyo, untuk mempercepat penyediaan listrik di Indonesia Timur, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengarahkan PLN menggandeng investor. Hal ini untuk meringankan PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan.

"Arahan pak Menteri coba dorong investor. Kalau PLN sibuk dengan 35 ribu MW, di dunia ternyata banyak investor melistrik daerah tertinggal di Afrika," tutur dia.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Skema Penyediaan Listrik

Jembatan Ampera menjadi salah satu ikon Sumsel, sebagai kawasan Lumbung Energi (Liputan6.com / Nefri Inge)

Dia mengungkapkan, skema penyediaan listrik di wilayah 3T di Indonesia Timur bisa memanfaatkan dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Nantinya, BUMDes tersebut bisa menggandeng perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Dia pun berharap dengan skema tersebut bisa melistriki masyarakat 3T di Indonesia Timur dalam 2 tahun.

"Tolong IPP dengan Kementerian Desa, dengan dana desa BUMDes membiayai listrik luar biasa. Mari kita laksanakan program ini, kalau bisa 2 tahun selesai," tandasnya.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya