Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan, pemerintah lebih baik fokus menangani isu yang lebih penting yaitu penanganan virus corona dan masalah kenaikan BPJS, ketimbang memikirkan bagaimana memulangkan WNI bekas simpatisan ISIS di Timur Tengah.
"Baiknya kita juga banyak berkonsentrasi terhadap penanggulangan virus corona dan tentunya kenaikan BPJS," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Advertisement
Dasco menilai, perlu kajian mendalam untuk mengambil solusi pemulangan 660 WNI eks ISIS. Dia mengingatkan, ada satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam kajian tersebut, yaitu pasal 23 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
"Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian yang perlu benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razie mengatakan, pemerintah mempertimbangkan memulangkan WNI eks ISIS di timur tengah. Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendata ada 600 WNI yang tersesat setelah sempat ikut gerakan ISIS di Timur Tengah.
"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia dengan sebagian dari mereka telah membakar paspornya. Dan dalam waktu dekat BNPT akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS," ujar Fachrul dalam acara deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Ancol Hotel, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Gandeng NU dan Muhammadiyah
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengaku tidak bisa bekerja sendirian dalam wacana pengembalian WNI eks ISIS dari Suriah ke Tanah Air.
"Kami BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Kita gandeng juga Muhammadiyah, NU, ormas-ormas, termasuk psikolog (untuk deradikalisasi). Tak bisa kami kalau tanpa kementerian terkait dan masyarakat pada umumnya," ucap Kepala BNPT Suhardi Alius di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Untuk memulangkan para WNI eks ISIS, menurut Alius mesti dipersiapkan program deradikalisasi yang melibatkan para ulama. Sebagai langkah awal perlu diklarifikasi tingkatan radikalitas masing-masing WNI.
"Dan beda-beda, kita klasterkan apakah masuk hardcore inti, apakah militan, apakah masuk suporter ataukah simpatisan. Ini beda-beda, ulamanya juga beda-beda kita kirim," jelas dia.
Suhardi menegaskan BNPT saat ini masih mengkaji wacana pengembalian WNI eks ISIS tersebut. Pihaknya masih mendengarkan berbagai pandangan dari kementerian.
"Kami masih minta tanggapan dari masing-masing kementerian, dari Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Sosial (Kemensos) dan sebagainya. Nanti dirumuskan, setelah itu Pak Menkopolhukam yang mengambil keputusan. Baru kita laporkan kepada Wapres dan Pak Presiden gitu. Jadi jangan bingung, kasian masyarakat," jelas dia.
Advertisement
