Liputan6.com, Jakarta - Media Australia The Interpreter tengah menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua yang mencapai 7 kali lipat dari Provinsi DKI Jakarta. Merespon hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan juga Anggota DPR RI Komisi I Effendi Simbolon merekomendasikan Presiden Jokowi untuk pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Perlu diketahui, dari data yang di rilis The Interpreter. Meyebutkan bahwa, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh berkisar 5 persen sampai 6 persen selama beberapa tahun terakhir, sudah jauh meninggalkan Australia.
Fakta, dilapangan menunjukan kondisi berbanding terbalik dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang ada. Seperti tingkat kemiskinan di Papua mencapai tujuh kali lebih tinggi, dibandingkan DKI Jakarta.
The Interpreter menyebutkan, jarak ketimpangan ekonomi yang dalam menjadi penyebab utama. Contohnya, empat orang miliarder terkaya di Indonesia memiliki kekayaan (USD 25 miliar), sedangkan 40 persen penduduk Indonesia termiskin atau sekitar kurang lebih 100 juta jiwa dengan kekayaan mencapai (USD 24 miliar). Hal ini diperparah, dengan serapan penerimaan dari sektor pajak yang tidak menyenangkan, yakni hanya senilai 9,9 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.
Merespon pemberitaan ini, Politisi PDI-P Effendi Simbolon mengakui kemiskinan yang terjadi di Papua, seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (8/2).
Baca Juga
Advertisement
"Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata," ungkapnya
Ia menegaskan bahwa perlu dilakukannya, penggantian menteri Keuangan (reshuffle), terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional.
"Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga menunjau ulang (reshuffle) betul kan?," singkatnya.
Effendi menyebut bahwa, upaya (reshuffle) ini tidak terkait persolan pribadi, dan bertujuan untuk adanya penyegaran kebijakan terkait kebijakan. Selain itu, dia menilai Sri Mulyani tidak cakap menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.
"Ini kan, bukan persoalan pribadi. Menteri Keuangannya yang fresh, yang mempunyai nilai jual di pasang, siapa yang tanggungjawab ? Ya, Sri Keuangannya. Siapa menteri Keuangannya? ya Sri Mulyani, menteri Keuangannya lah yang bertanggung jawab," tegasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kucuran Anggaran yang Besar
Ditemui ditempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran yang cukup besar. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Papua.
"Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp.100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar jawa, khususnya papua," tuturnya.
Ia menekankan pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua.
"Dengan berbagai cara dilakukan seperti pembangunan infrastruktur yang sangat massive, belum lagi kebijakan BBM satu harga. Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua," tandasnya.
Kedepannya, pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.
"Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievalaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran." ujarnya.
Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.
"Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarakan informasi dan hal - hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan," tutupnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, tegaskan belum tahu informasi terkait pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di indonesia.
"Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi," singkatnya dengan langkah terburu-buru," singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/2).
Advertisement
