Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan rencana konsolidasi BUMN rumah sakit tahap pertama akan mulai berjalan Juni 2020 mendatang. Nantinya, rumah sakit milik Pertamina dan PELNI lah yang akan membentuk konsolidasi agar fokus menjalankan bisnis sesuai corenya.
Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi keynote speaker di Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/02/2020). Erick menyatakan, konsolidasi ini tidak cuma bakal membawa perbaikan kinerja secara business-to-business namun juga pelayanannya terhadap masyarakat.
"Sekarang ini rumah sakit kalau dikonsolidasi akan ada 64 rumah sakit dengan 6.500 tempat tidur. Secara revenue diawali dengan Rp 6,5 triliun, dan kedepannya bisa jadi akan Rp 8 triliun (kalau dikonsolidasi). Tapi bukan itu pesannya, justru dengan ini supaya nanti bisnis rumah sakit yang tidak sesuai corenya akan fokus di bidangnya," ujar Erick kepada para wartawan.
Baca Juga
Advertisement
Lebih lanjut, ditambah epidemi coronavirus alias virus nCov yang saat ini mewabah di China dan telah menular ke negara lain, tentu Indonesia harus punya antisipasi dengan membuat benteng kesehatan yang kuat, salah satunya dengan konsolidasi rumah sakit.
"Jadi nanti ke depan bukan hanya pelayanan bisnis, tapi juga antisipasi kalau ada epidemi seperti ini. Alhamdulillah, konsolidasi ini Juni nanti mulai berjalan, nanti kan ada tahapnya, 1, 2, 3," imbuh Erick.
Tak sampai disitu, konsolidasi rumah sakit BUMN ini ke depannya akan memberi mapping pada rumah sakit soal prediksi kebutuhan rumah sakit yang tentu akan berubah-ubah setiap waktunya.
"Hari ini operasionalnya tidak menunggu kepemilikan, sudah mulai disinergikan operasionalnya. Apalagi penting sekali tercipta bisa memapping ke depannya perlu apa, misal CT scan, MRI, siapa tahu besok butuh berapa, sekarang ada berapa dan seterusnya," kata Erick mengakhiri.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kementerian BUMN Diusulkan Jadi Lembaga Independen
Kementerian BUMN diusulkan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini lantaran banyaknya perusahaan yang harus diuurusi dan harus bebas dari praktik politik.
Peneliti BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menyarankan setidaknya Kementerian BUMN diubah menjadi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh para komisioner profesional.
"Saya punya konsepsi atau pemikiran idealnya secara kelembagaan Kementerian BUMN ini seperti sebuah otoritas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan setingkat dengan kementerian," ujar Abra di Jakarta seperti dikutip dari Antaranews.com, Jumat (7/2/2020).
"Tapi dalam kepemimpinannya itu ada komisioner yang diisi oleh wakil dari pemerintah dan DPR RI yang dalam artian wakil parlemen tersebut ketika menjabat sebagai komisioner BUMN tidak boleh rangkap jabatan sebagai Anggota DPR RI," ujarnya.
Abra mengatakan nantinya peran komisioner BUMN itu memilih dan menentukan pengurus (komisaris dan direksi) di masing-masing BUMN serta juga menentukan peta jalan BUMN ke depan.
"Komisioner BUMN ini seperti komisioner KPK yang tidak bisa diintervensi baik oleh pemerintah dan DPR RI, betul-betul profesional," katanya.
Advertisement
