Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor PBNU, kemudian bertemu dengan ketua umum Said Aqil Siradj pada Selasa, 11 Februari 2020.
Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno bermaksud untuk meminta saran dari PBNU terkait pemulangan WNI eks kombatan ISIS dari Suriah. Dengan tegas, PBNU pun memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah untuk menolak kepulangan mereka untuk kembali ke Tanah Air.
"Saya memberi masukan dengan tegas bahwa kami PBNU dengan tegas menolak kepulangan kombatan ISIS itu. Mereka sudah ke sana dengan kemauan sendiri," ujar Said Aqil Siradj.
Baca Juga
Advertisement
Ia menilai bahwa dengan memulangkan 660 mantan anggota ISIS itu nantinya dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan dari 260 juta masyarakat Indonesia.
Selain itu, Said menilai bahwa sikap penolakan pemerintah sejauh ini sudah benar terhadap mereka yang telah dengan sadar membakar paspor Indonesia, membuang kewarganegaraannya sebagai WNI dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan ISIS yang dianggap sebagai negara.
Sedangkan dari sisi Menlu Retno, ia mengatakan bahwa pihaknya kini masih terus melakukan proses pendataan. Hal ini disampaikan akan memakan waktu yang lama lantaran tidak adanya laporan dari mereka ketika meninggalkan negara dan juga tidak adanya identitas resmi.
"Kita tadi kalau ditanya posisi kita, posisi kita sejauh ini akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Karena data yang kita terima banyak sekali yang simpang siur, jadi kita ingin memverifikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada titik ini," ujar Menlu Retno.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
Bicara Soal Palestina
Kedua pihak kemudian juga berdiskusi perihal nasib masyarakat Palestina.
Said mengapresiasi komitmen pemerintah yang secara konsisten terus menyuarakan simpatinya bagi Palestina.
"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginyanya untuk Bu Retno sebagai pemimpin Kemlu yang sebagai anggota DK PBB tidak pernah jenuh membela warga Palestina," ujar Said.
Menlu Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dari bangsa Palestina.
"Kita terus konsisten di titik ini. Perjuangan bangsa Palestina tidak jadi lebih mudah tapi lebih sulit. Jalan akan terjal, tapi saya kira kalau kita bicara keadilan prinsip itiu harus dilaksanakan," kata Menlu Retno.
Hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi PBNU karena masalah Palestina merupakan suatu amanat negara, dan hak masyarakat Palestina ia katakan harus dibela.
Ia kemudian menyampaikan bahwa hal yang pokok dan sebisa mungkin jadi prioritas adalah persatuan negara Arab.
"Senjata paling ampuh adalah persatuan negara Arab. Kalo ga bersatu maka sulit untuk menyelesaikan masalah Timteng itu. Ibu Menlu tidak pernah jenuh membela warga negara Palestina di tanah airnya," tambah Said.
Advertisement
