Apkasi Gandeng Kementerian ATR/BPN untuk Inventarisir Persoalan di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengurus Apkasi beraudiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Kantor Menteri ATR Jakarta, Selasa (11/02/2020). Rombongan Apkasi dipimpin Ketua Umum Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dan diterima Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil yang didampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang, Dirjen Pengadaan Tanah dan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang & Penguasaan Tanah.

Sofyan Djalil dalam sambutannya berharap audiensi ini bisa menghasilkan poin-poin strategis yang bisa diangkat dalam pembahasan omnibus law.

"Seperti diketahui dalam kesempatan di rapat kabinet salah satu concern pembahasannya adalah masalah tata ruang, karena nanti di omnibus law berbagai kebijakan berjalan atau tidaknya di lapangan akan sangat tergantung dengan masalah tata ruang. Di samping itu, kedatangan Apkasi semoga bisa mengurai apa-apa yang perlu dikaji dan dituntaskan bersama, serta bagaimana ke depan Kementerian ATR/BPN dan Apkasi bisa bersinergi lebih baik lagi," ujar dia.

Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan usulan dan saran secara tertulis mengenai persoalan-persoalan tata ruang maupun sengketa dan konflik pertanahan di lapangan berdasarkan masukan yang diberikan oleh daerah.

“Pak Menteri yang kami hormati, kami kira konflik tata ruang ini memang paling banyak sehingga kami perlu menangani secara khusus, bahkan tidak terkecuali sengketa tanah itu kini merambah kepada aset-aset daerah. Dan karena pemda tidak memiliki anggaran untuk mendampingi secara hukum, di beberapa tempat kita kalah di pengadilan,” paparnya.

Azwar Anas menambahkan, beberapa tahun terakhir beberapa daerah terbantu dengan afirmasi baru sinergi dengan Kantor BPN yang pimpinannya bagus dan ini tentu sangat membantu konflik-konflik yang terjadi.

“Masalah lain yang cukup menonjol adalah masalah perizinan, di mana di omnibus law nanti kami berharap beberapa regulasi yang selama ini ditarik kembali ke Jakarta bisa segera didelegasikan ulang sehingga bisa mempermudah perizinan. Contoh ijin dari HGU ke HGB faktanya bisa satu tahunan, sehingga jika mengacu pada aturan normatif ini dikhawatirkan akan berdampak pada masalah-masalah lain, misalnya investor yang siap berinvestasi di daerah akan lari jika prosesnya berbelit-belit,” jelas Azwar Anas.

Beberapa Pengurus dan Anggota Apkasi yang tampak hadir seperti dari Kabupaten Nias, Jayapura, Minahasa Selatan, Tangerang, Lombok Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Kolaka, Kubu Raya dan Malaka juga menyampaikan beberapa kasus spesifik yang terjadi di daerah masing-masing.

Menanggapi masukan yang disampaikan para bupati, Sofyan Djalil mengatakan masalah-masalah yang timbul di lapangan secara garis besar memang dampak dari masa transisi di mana di satu sisi ada kewenangan otonomi daerah yang ditarik ke pusat, masih ada kebijakan yang tumpang tindih dan ini dampaknya daerah yang harus menanggungnya.

“Dalam konteks pembangunan nasional memang saya kira pertumbuhan ekonomi kita ini harusnya bisa lebih cepat dan bisa digenjot lagi. Sayangnya, karena para kepala daerah tersita waktunya dengan urusan yang memusingkan, pada akhirnya banyak waktu produktif para bupati tersita habis oleh kegiatan-kegiatan yang tidak produktif," ujar dia.