Jokowi Ingin Bakamla Jadi Coast Guard di Perairan Indonesia

Saat ini pemerintah masih memproses regulasinya agar terjadi harmonisasi antara Bakamla dan institusi terkait lainnya.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Feb 2020, 18:33 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia saat dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Aan menjadi Kepala Bakamla menggantikan Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Laksamana Madya Aan Kurnia menjadi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jokowi berharap Bakamla jadi penjaga pantai atau coast guard yang diberi kewenangan penuh di perairan Indonesia.

"Kita harapkan ke depan, Bakamla itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia, sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan yang diberikan kewenangan hanya Bakamla," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Untuk diberikan kewenangan tersebut, lanjut Presiden, pemerintah masih memproses regulasinya agar terjadi harmonisasi antara Bakamla dan institusi terkait lainnya.

"Jadi Bakamla itu kayak Indonesia coast guard, namun ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi," kata Jokowi.

Dia berharap, dengan diangkatnya Aan, misi pemerintah menjadikan Bakamla punya kewenangan penuh di perairan Indonesia bisa terealisasi.

"Dengan diangkatnya Pak Aan kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita," tukas Jokowi.

Sementara, Kepala Bakamla Aan Kurnia bakal melakukan tiga hal saat sudah bertugas nanti. Pertama dari segi kepentingan laut Indonesia dan situasi global maritim.

"Kepentingan Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya di perairan Indonesia merupakan tantangan. Ini yang harus kita jawab, khususnya saya sebagai Kabakamla," kata Aan.

Kemudian, sesuai dengan undang-undang yang ada, Aan bakal lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Sebab, sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih.

"Tadi Pak Jokowi sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama," kata Aan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


SDM Tak Seragam

Ketiga, untuk menjawab tantangan masalah maritim khususnya di Natuna, Aan akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla. Pasalnya, sumber daya manusia yang ada di Bakamla berbeda-beda. Sehingga berbagai masukan soal keamanan laut tidak kompak.

"Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya, Saya mau membuat standarisasi," ucapnya.

Selain itu, Aan akan meningkatkan peralatan alutsista. Menurutnya, alutsista Bakamla masih kurang.

"Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya. Bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara," tukasnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya