DPR Minta Menteri Agama Tak Melenceng dari Tugas Pokok

Ace juga mengkritisi Menag Fachrul yang dinilai kurang dalam reformasi internal Kemenag.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Feb 2020, 20:44 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) menyampaikan pendapatnya saat diskusi panel III Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Bogor, Rabu (13/11/2019). Panel III itu membahas pembangunan sumber daya manusia. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengkritik kerja Menteri Agama Fachrul Razi. Menurut Ace, Menag Fachrul kerap melenceng dari tugasnya.

Misalnya, Ace menyoroti pernyataan Menag Fachrul terkait pemulangan 600 WNI eks ISIS. Politikus Golkar itu menilai, ranah pemulangan eks ISIS itu bukan kewenangan Kementerian Agama.

"Jadi saya mohon dengan segala hormat misalnya soal pemulangan ISIS, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag, itu adalah kewenangan BNPT dan Kemlu serta Menko Polhukam gitu," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ace juga menyoroti pernyataan Menag Fachrul yang kerap bikin kontroversi. Misalnya mengenai pengaturan majelis taklim.

"Atau misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti Majelis Taklim begitu ya, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu yang harus sebetulnya dijaga. Karena kan justru Kemenag itu kan harus menciptakan kehidupan yang harmoni, terutama dalam kehidupan keagamaan kita," jelasnya.

Ace juga mengkritisi Menag Fachrul yang dinilai kurang dalam reformasi internal Kemenag. Hal itu terlihat dari masalah pengangkatan pejabat muslim untuk posisi Plt Dirjen Bimas Katolik. Selain itu, Ace mengatakan, jabatan Irjen Kemenag juga masih kosong.

"Seharusnya kan pertama kali ketika Beliau menjabat sebagai Menteri Agama apa yang dilakukan ya penataan organisasi dulu," kata Ace. Padahal, dia berkata birokrasi Kemenag tengah disorot karena kasus suap Kakanwil Jatim.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Memunculkan Kontroversi

Karena itu, Ace menilai seharusnya Kementerian Agama menjadi kementerian yang mengayomi dan mewujudkan harmoni hidup beragama.

"Jadi menurut saya jangan sampai terkesan bahwa kementerian agama yang seharusnya mengayomi dan melindungi serta mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan kita itu menimbulkan berbagai macam hal-hal yang kontroversi di masyarakat," kata Ace.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya