Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 3000 warga negara Tiongkok dipantau keberadaannya di Provinsi Jawa Barat, guna mengantisipasi adanya potensi paparan COVID-19. Angka itu diperoleh dari pengumpulan data Pemerintah Jawa Barat bersama pihak imigrasi.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, adanya jumlah data pemantauan keberadaan warga negara Tiongkok itu telah diberitahukan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja yang ada.
Advertisement
“Ada TKA (tenaga kerja asing), ada pebisnis, ada wisatawan dan lain-lain. Jadi urutannya itu begini, memantau yang punya potensi. Siapakah yang punya potensi? Orang yang bepergian ke China atau warga China atau Tiongkok yang datang ke Jawa Barat, itu pantau. Kemudian status kedua adalah pengawasan, kalau pengawasan itu ada gejala. Nah, itu yang diobservasi, diisolasi. Per hari ini, yang zona pengawasan baru ada empat orang dan semuanya negatif,” kata Ridwan Kamil di RSHS, Bandung, Rabu, 12 Februari 2020.
Kamil menjelaskan pemantauan warga negara Tiongkok ini, dilakukan tanpa melanggar faktor suku, ras dan agama (SARA). Sehingga dalam pemantauannya, dilakukan sesuai dengan norma kesopanan.
Saksikan juga video berikut ini:
Lintas Otoritas
Pemantauan keberadaan warga negara asing (WNA) terutama dari Tiongkok tersebut ucap Kamil, bekerja sama dengan lintas otoritas pemerintahan seperti institusi imigrasi dan kesehatan pelabuhan. Pemerintah Jawa Barat juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Kesehatan.
“Termasuk sejumlah warga Jawa Barat yang (diobservasi) di Natuna, kita masih menunggu kabar. Kalau kabar yang terakhir, negatif ya. Sehingga setelah lewat 14 hari, sudah bisa kembali ke keluarga masing-masing di Jawa Barat. Mudah-mudahan,” ujar Kamil.
Pemerintah Jawa Barat merevisi jumlah warganya yang kini tengah di isolasi di Natuna oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak sembilan warga Jawa Barat dinyatakan tengah diisolasi di Natuna, yang awalnya disebutkan sebanyak 13 orang. Sebagian besar disebutkan merupakan mahasiswa. (Arie Nugraha)
Advertisement
