PKB Ingatkan Jokowi soal Pendekatan Geopolitik Hadapi Persaingan Ekonomi Global

Politikus PKB Marwan Jafar menilai, langkah pemerintahan Presiden Jokowi membangun perekonomian domestik sudah sesuai dan signifikan.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 16 Feb 2020, 21:05 WIB
Marwan Jafar

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PKB Marwan Jafar menilai perlunya upaya membenahi perekonomian domestik demi bertarung dalam persaingan global.

Dia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pendekatan geopolitik sebagaimana yang coba dibangun oleh presiden terdahulu.

"Tumbuhnya kesadaran geopolitik tersebut terutama saat Presiden KH Abdurrahman Wahid menggagas dan mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti kita kenal sekarang, yang berupaya mengembalikan potensi besar kemaritiman," tutur Marwan dalam keterangannya, Minggu (16/2/2020).

Menurut Marwan, fokus peningkatan perekonomian domestik saat ini memang tetap sangat diperlukan. Namun, dia mengingatkan jangan sampai Jokowi lengah dengan posisi dan potensi Indonesia di tengah perebutan pengaruh kekuatan ekonomi besar dunia.

"Seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India. Mengapa? Sebab, jika secara geopolitik ekonomi pemerintah lupa atau tidak menyadari di mana sesungguhnya posisi strategisnya, kita tinggal menjadi penonton saja," papar dia.

Sejauh ini, lanjut Marwan, langkah pemerintah membangun perekonomian domestik sudah sesuai dan signifikan. Salah satunya, kata dia, lewat pidato kenegaraan Jokowi bertema Poros Maritim Dunia dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, November 2014 lalu.

"Boleh jadi peristiwa itu penting dijadikan legalitas alias masuk sebagai lembaran kenegaraan. Tapi kita perlu bertanya, apakah pidato tersebut sudah mendefinisikan posisi geopolitik ekonomi Indonesia dan terjabarkan secara operasional menjadi panduan bagi jajaran di pemerintah? Saya sih percaya sudah," kata Marwan.

Sebab itu, mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu berharap, ide Jokowi di konferensi internasional tersebut dapat dijadikan sebagai strategi besar menempatkan posisi tawar ekonomi Indonesia secara geopolitik.

"Utamanya terkait memasarkan produksi berbagai sumber daya alam dan energi, serta memberikan respons melalui gagasan Poros Maritim Dunia, Global Maritime Nexus," terang Marwan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Harus Disadari Banyak Pihak

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap memimpin rapat terbatas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Kamis (9/1/2020). Jokowi memberi tiga instruksi kepada jajarannya untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Marwan menyebut, pendekatan geopolitik juga harus disadari oleh para pengusaha dari kelas UKM, menengah, hingga swasta besar. Mereka mesti menjadikan pendekatan posisi geopolitik ekonomi sebagai tekad berbisnis.

"Tentu saja melalui berbagai diplomasi internasional, diharapkan publik juga makin mengetahui sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Khususnya di bidang perdagangan, industri, investasi, dan tekad menjadikan BUMN Indonesia kelas dunia," Marwan menandaskan.

Perebutan pengaruh pemain besar ekonomi dunia sendiri sudah terjadi sejak 2007 saat PM Jepang Shinzo Abe berpidato di depan parlemen India dengan judul Confluence of the Two Seas, yang turut menyebut potensi Indo Pasifik.

Kemudian November 2011, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menetapkan kebijakan Pivot to the Pacific atau Rebalancing toward Asia dengan maksud merespon kebangkitan ekonomi China.

Selanjutnya pada Oktober 2013, Presiden China Xi Jinping mengenalkan kebijakan ekonomi yang disebutnya Jalur Sutera Maritim atau Maritime Silk Road pada pidato di forum resmi DPR RI yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya