Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan kartu prakerja akan diluncurkan pada April 2020. Sejalan dengan target tersebut, pemerintah pada tahun ini telah menganggarkan sekitar Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima kartu prakerja.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah akan mengawasi pengelolaan kartu prakerja secara ketat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi munculnya Balai Latihan Kerja (BLK) abal-abal yang jadi tempat belajar bagi para penerima kartu prakerja.
"Jangan ada yang kursus-kursus kaki lima, kita tidak mau itu. Begitu tau ada program Rp 10 triliun itu nanti muncul kursus-kursus kaki lima," kata Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Baca Juga
Advertisement
Untuk mengantisipasi kehadiran BLK gadungan, ia mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Daerah hingga pihak koordinator (Project Management Office/PMO) yang bakal dibentuk akan melakukan verifikasi ketat untuk meloloskan tempat kursus mana saja yang bisa diajak bekerjasama dalam proyek ini.
Menurut paparan Moeldoko, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia ada sekitar 2,8 juta jiwa pada rentang usia produktif antara 20-24 tahun. Jumlah ini ditambah dengan adanya sekitar 1,8 juta orang yang menganggur pasca lulus SMA setiap tahunnya.
Dengan adanya kartu prakerja, Moeldoko menyatakan, para lulusan tersebut ataupun para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat memperoleh manfaat dari adanya program pelatihan yang diberikan.
Kendati demikian, ia tak bisa menjamin kartu prakerja bakal membuat para penerimanya dapat memperoleh pekerjaan.
"Bukan berarti pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa nanti kartu prakerja yang jumlahnya 2 juta orang itu tidak memberikan jaminan 2 juta itu bisa seluruhnya mendapatkan pekerjaan. Karena pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikan lapangan tenaga kerja," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kartu Prakerja Bakal Diluncurkan April 2020
Pemerintah akan merealisasikan Kartu Prakerja pada bulan April 2020 mendatang. Janji kampanye Joko Widodo-Maruf Amin pada kampanye pilpres ini bakal dilakukan pertama kali di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
"Jabodetabek dan Jawa Barat itu yang pertama, setelah itu menyebar," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2020).
Alasannya, jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan jika pelatihan sudah berjalan dengan dalam 2 bulan, prosesnya akan langsung dievaluasi.
"Kita awali Jabodetabek, lalu kita akan dapat feedback dan masif ke daerah lain," kata dia.
Jika berjalan dengan, maka realisasi Kartu Prakerja akan dikembangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebab, jumlah pengangguran di Pulau Jawa mencapai 61 persen dari total 7 juta yang tercatat. Dari jumlah itu juga sebanyak 63 persen ada di wilayah perkotaan.
Advertisement
Menunggu Aturan Turunan
Saat ini program Prakerja tinggal menunggu turunnya peraturan presiden di bulan Februari. Pada bulan Maret, sudah memasuki tahap persiapan. Sehingga pada bulan April program Kartu Prakerja bisa mulai berjalan.
Program ini ditargetkan bakal menyerap 2 juta penerima manfaat di tahun 2020. Diharapkan, pada tahun berikutnya bakal terus meningkat jumlah penerima manfaat program ini.
"Bahkan tahun 2021 bukan 2 juta lagi. Presiden menyatakan kalau ini berhasil, bisa 2 kali lipat atau lebih," kata Moeldoko.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
