Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid mengatakan 3.000 dari total 5.000 SPBU Pertamina sudah menggunakan sistem digital untuk penakaran BBM yang dikeluarkan melalui nozzle.
"Dari total 5.000 SPBU lebih yang akan didigitalisasi, saat ini sekitar 3.000 sudah terlaksana. Sisanya akan dikebut hingga 2020 ini," kata Mas'ud dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
PT Pertamina (Persero) mempercepat penerapan digitalisasi SPBU. Sistem ini diyakini memberikan manfaat kepada konsumen berupa peningkatan kepastian takaran. Digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM.
Saat ini tidak ada operator yang penguasaan pasar sampai 50 persen. Pertamina mampu melayani sampai 80 persen pangsa pasar di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Ke depan, persaingan adalah di pelayanan dan kemudahan, termasuk digital, ujar Mas'ud. Untuk itu, lanjut Mas'ud, pihaknya terus menggenjot penerapan digitalisasi SPBU.
Melalui digitalisasi SPBU, penyaluran BBM dari tiap nozzle atau selang SPBU dapat tercatat secara akurat dan mendekati waktu faktual sehingga konsumen mendapat manfaat peningkatan kepastian takaran.
Pertamina juga dapat meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM. Sistem ini terintegrasi secara nasional hingga dapat dimonitor di pusat.
Jumlah penyaluran serta kondisi stok bisa saya monitor dari ruang kerja. Dan sudah bisa transaksi nontunai menggunakan aplikasi MyPertamina yang didukung LinkAja.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
DPR Minta Ahok Tagih Janji Subsidi Pertamina ke Pemerintah
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo meminta kepada Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk ikut berperan aktif dalam menagih janji subsidi BBM ke pemerintah.
Harry mengaku miris melihat Pertamina kerap kesulitan meminta hak subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, ia berharap Ahok dapat ikut membantu perseroan menagih utang tersebut.
"Kasian Pertamina itu. Pak Ahok sebagai Komut bisa menagihnya dengan cepat. Bantu Pertamina menagih biaya subsidi ke pemerintah," imbuh dia saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Sebagai catatan, pemerintah pada Mei 2019 lalu disebut memiliki utang ke Pertamina sekitar Rp 41,6 triliun. Utang ini berasal dari kompensasi pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar dibawah harga keekonomiannya.
Lebih lanjut, Harry menyampaikan, ia beberapa waktu lalu pernah diminta tolong oleh salah seorang Pertamina untuk meminta utang subsidi BBM ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kemarin ketika saya di Komisi XI sempat ditelepon. Pak Harry, tagihan kami (Pertamina) Rp 20 triliun subsidi ke Kemenkeu. Tapi saya enggak punya wewenang nagih itu," ucap dia.
Menanggapi pernyataan Harry, pimpinan rapat Gus Irawan berkelakar agar Ahok diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina saja. Sebab menurutnya, komisaris utama tidak memiliki hak untuk menagih utang Pertamina ke pemerintah.
"Ahok kan komut. Ahok itu jangan tanggung, jadi dirut saja," ujar dia.
Advertisement
