Liputan6.com, Jakarta - Program Kartu Prakerja bakal direalisasikan pemerintah dalam waktu dekat. Rencananya, janji kampanye pilpres Joko Widodo-Maruf Amin ini akan dilaksanakan pada April 2020.
Pengamat ekonomi, Chatib Basri, mengatakan sebelum diimplementasikan, sebaiknya pemerintah melakukan uji coba lebih dulu.
"Trial dulu sistemnya, jalan apa enggak di satu daerah, betul enggak bisa jalan," kata Chatib Basri dalam Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020 bertajuk Kartu Prakerja Sebagai Upaya Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Baca Juga
Advertisement
Selain melakukan uji coba atau pilot projects, Chatib mengkritisi program pelatihan kerja juga harus menjamin tenaga terlatih diserap perusahaan. Sebab, program ini akan percuma saja jika perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari program Kartu Prakerja.
Namun, jangan sampai perusahaan menerima tenaga kerja program pemerintah secara terpaksa. Dia khawatir pekerja yang terpaksa akan bernasib sama dengan pelajar yang magang di perusahaan.
"Kalau yang magang sekolah itu kan biasanya cuma disuruh photo copy dan bikin kopi," kata Chatib.
Sehingga program yang dibuat harus disesuaikan dan menjamin penyerapan tenaga kerja, sehingga Kartu Prakerja tak cuma mengeluarkan sertifikat pelatihan saja.
"Makanya coba dulu di pilot projects," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perdana di Jabodetabek
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja edisi perdana akan dilakukan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Selama dua bulan pelaksanaan, program ini bakal dievaluasi.
Jika berhasil dan sesuai dengan target, program yang memakan biaya Rp 10 triliun ini bakal diterapkan di beberapa wilayah lainnya. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya.
"Kita awali Jabodetabek, lalu kita akan dapat feedback dan masif ke daerah lain," kata dia.
Advertisement
