Draf RUU Ketahanan Keluarga: Larangan soal Ibu Pengganti, Bisa Dipenjara 5 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Saat ini, Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketahanan Keluarga tengah menjadi perhatian publik. RUU ini merupakan inisiasi DPR.

Bahkan rupanya, RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. RUU ini menjadi perhatian lantaran beleid tersebut dianggap terlalu mengatur kehidupan privasi keluarga.

Salah satu yang dibahas dalam draf RUU Ketahanan Keluarga adalah mengatur tentang surogasi atau dikenal dengan ibu pengganti.

Surogasi sebenarnya hal lumrah di Amerika Serikat. Di mana, perjanjian yang mencakup persetujuan seorang wanita untuk menjalani kehamilan bagi orang lain.

Namun, RUU Ketahanan Keluarga melarang hal tersebut. Apabila melanggar, bahkan bisa dipindana lima tahun dan denda Rp 500 juta. Bukan cuma perseorangan, korporasi atau rumah sakit juga bisa mendapatkan sanksi akibat praktik tersebut.

Menanggapi itu, anggota DPR Komisi III Arsul Sani, menilai tidak perlu RUU itu mengatur pidana penjara. Dia mengatakan, aturan pidana itu tidak perlu pangkalnya dengan hukum penjara.

"Nanti kita lihat ya jadi begini yang namanya pemidanaan itu ujungnya tidak harus dengan penjara," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/2).

Arsul menjelaskan, hukuman penjara itu dapat diganti dengan pidana denda atau kerja sosial. Dia menduga usulan pidana tersebut karena pengusul belum melihat diatur dalam RUU KUHP.

"Kan nanti juga dalam RKUHP kita, kalau itu dianggap pidana, pidananya bisa dengan denda dengan kerja sosial dan lain sebagainya jadi ga usah kita hebohkan sekarang juga," jelas Sekjen PPP itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: