Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2020 sebesar Rp 36,1 triliun. Angka ini setara 0,21 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini lebih rendah apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB.
"Defisit APBN kita Rp 36,1 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2020).
Baca Juga
Advertisement
Defisit ini berasal dari pendapatan tidak sebanding dengan belanja negara yang direalisasikan sampai per 31 Januari 2020. Di mana pendapatan negara sendiri, mencatatkan pencapaian sebesar Rp 103,7 triliun.
Jumlah itu terdiri dari penerimaan pendapatan negara melalui perpajakan mencapai Rp 84,7 triliun dan penerimaan bukan pajak tercatat sebesar Rp 19,0 triliun.
Sementara itu belanja negara tercatat mencapai sebesar Rp 139,8 triliun. Di mana, realisasi belanja negara melalui pemerintah pusat sampai akhir Januari 2020 sebesar Rp 71,4 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp 30,9 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp 40,6 triliun.
"Kemudian transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 68,4 triliun terdiri dari transfer daerah Rp 68,1 triliun dan dana desa Rp 3 miliar," katanya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani Ungkap Arti Penting APBN dalam Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara BRI Group Economic Forum 2020. di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan peranan penting Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai alat fiskal.
"Salah satu kebijakan penting adalah APBN sebagai fiscal tools," kata dia dalam sambutannya di Jakarta, pada Rabu 29 Januari 2020.
Sri Mulyani menyebut APBN juga menjadi peranan penting dalam menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN juga dinilai mampu sebagai alat menyokong investasi.
Peranan lain dari APBN yakni mampu menjaga stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Hal ini terbutkti dari dukungan APBN dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilihan presiden 2019 lalu.
"APBN mendukung itu besar membiayai KPU, Bawaslu, Keamanan dan itulah yang sudah dialkukan oleh APBN. APBN sebagai peranan dan kehadirannya luar biasa, sosisal ekonomi politik," sebut Sri Mulyani.
Advertisement
