Liputan6.com, Jakarta Permasalahan stunting menjadi gambaran kesehatan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting, yang berdampak terganggunya pertumbuhan anak dan menghambat perkembangan kecerdasan otak.
"Stunting ini bisa menjadi awal lahirnya generasi miskin di Indonesia. Kalau dibiarkan, akan menambah jumlah angka kemiskinan," tukas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat membuka acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin (19/2/2020).
Advertisement
Dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, pemerintah bersama lintas kementerian/lembaga, daerah, serta berbagai organisasi kesehatan maupun organisasi kemasyarakatan saling bahu-membahu menyuarakan agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan pola hidup sehat.
Keseriusan pemerintah, lanjut Muhadjir, dalam upaya membangun kesehatan di Tanah Air telah dibuktikan dari memastikan kaum muda agar siap membangun rumah tangga, yang kelak melahirkan calon-calon generasi penerus bangsa masa depan.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pernah menyampaikan, ia ingin memperkuat sinergitas antara Kementerian Kesehatan dan BKKBN, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Lewat kerja sama yang nanti tercipta diharapkan bisa memperkuat dalam upaya penurunan angka stunting, serta penurunan kasus angka kematian bayi dan kematian ibu.
"Kita bekerja secara harmonis, sekat-sekat dihilangkan hingga penanganan stunting jadi prioritas, angka kematian bayi, angka kematian ibu bisa kita turunkan drastis otomatis dengan meningkatkan kesejahteraan mereka (masyarakat) baik jasmani dan pendidikan," kata Terawan.
Simak Video Menarik Berikut Ini:
Akses Layanan Kesehatan
Pada kesempatan yang sama, Terawan menjelaskan, ada empat isu strategis yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Selain penurunan angka stunting, ada juga penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional, serta penguatan pelayanan kesehatan meliputi isu obat dan alat kesehatan.
"Sejak 2014 kita punya JKN, yang mana pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui bantuan iuran program JKN. Saat ini, program JKN-KIS sudah mengalami perkembangan yang signifikan, terlihat dari jumlah kunjungan, pelayanan maupun manfaatnya," ungkapnya.
Ia menjamin pemerintah akan melakukan strategi melalui sinergisme, integrasi dan kolaborasi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, lintas sektor, organisasi masyarakat, organisasi profesi, NGO, dan peran swasta dalam rangka tujuan pembangunan kesehatan.
Sebagaimana arahan Muhadjir, Rakerkesnas Tahun 2020 dengan tema Promotif Preventif Membentuk SDM Unggul Indonesia Maju 2045 harus mampu melahirkan keputusan-keputusan strategi untuk kepentingan bangsa, khususnya di bidang pembangunan kesehatan. Bahwa kesehatan adalah modal paling dasar untuk membangun manusia Indonesia.
Advertisement
