Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md mengakui China memiliki sumber daya manusia (SDM) dan senjata yang lebih besar dari Indonesia. Karenanya, Indonesia tidak akan melawan secara fisik langsung terkait kasus sengketa wilayah perairan di Natuna Utara.
"Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan (China), yang jumlahnya lebih banyak, China besar sekali. Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah," kata Mahfud di Gedung Bakamla, Jumat (21/2/2020).
Advertisement
Meski sadar akan kalah bila adu senjata, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini bahwa Indonesia bisa menang dan menguasai Natuna. Sebab Indonesia berpegang pada hukum dan Tuhan.
"Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Itu artinya melindungi teritori," ucap Mahfud Md.
Salah satu upaya mempertahankan Natuna adalah kesepakatan lintas instansi untuk mengamankan wilayah tersebut dari kapal China.
"Bagian dari mempertahankan wilayah integrasi atau integritas teritori itu antara lain kita lakukan hari ini. Melalui kesepakatan bersama, kita memperkuat kehidupan atau kehadiran negara di laut Natuna utara," ucap Mahfud.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pengelolaan Kelautan Indonesia
Diketahui, Mahfud Md menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta.
Kesepakatan itu ditandatangani terdiri dari Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, PT Pertamina, Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.
"Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna, telah melakukan penandatanganan kerjasama, kesepakatan untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan," kata Mahfud.
Advertisement
