Jokowi Sebut Pengembangan SDM Harus Didukung Sarana yang Bagus

Perbaikan sarana sekolah perlu karena tujuan jangka panjang pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

oleh Athika Rahma diperbarui 21 Feb 2020, 17:00 WIB
Presiden Joko Widodo mencanangkan kampanye vaksinasi Measles Rubella di MTs Negeri 10 Sleman, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Selasa (1/8/2017) ( Foto : Dokumentasi Kemkes)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikan rehabilitas dan renovasi gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Pekanbaru, Riau, Jumat (21/02/2020). MTsN 3 Pekanbaru menjadi satu dari 164 sekolah di Pekanbaru yang telah direhabilitasi pemerintah.

Jokowi mengatakan, perbaikan ini perlu karena tujuan jangka panjang pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana harus dibarengi dengan infrastruktur penunjang yang memadai.

"Saya tadi cek di sekolah (MTsN 3 Pekanbaru), ada toilet yang standarnya sudah minimal, saya cek airnya juga bagus. Karena 5 tahun ke depan kita ingin SDM dikembangkan, kalau nggak ada sarana dan prasarana nggak akan tercapai," tuturnya kepada wartawan.

Pembangunan juga, menurut Jokowi, harus dilakukan secara keseluruhan dan tidak bisa ditunda-tunda. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan rehabilitasi sekolah yang belum memadai.

"Saya harap ini menjadi langkah awal dan pemerintah bisa terus melakukan rehabilitasi di sekolah lain," ujar Kepala MTsN 3 Pekanbaru, Darusman.

Adapun, pada tahun 2019 pemerintah berhasil melakukan renovasi terhadap 1.671 sekolah dan madrasah, baik dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Untuk di Provinsi Riau sendiri, ada 164 sekolah yang telah direhabilitasi.

MTsN 3 Pekanbaru kini telah memiliki 28 ruang kelas, 3 laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, ruang pembinaan kompetisi sains dan ruang Bimbingan Konseling.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Jokowi Minta Kepala Daerah Percepat Belanja APBD di 2020

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Menko Polhukam Mahfud Md (kedua kiri), Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kanan), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank. Dia menuturkan pada Oktober hingga November 2019 tercatat ada Rp 220 triliun dana daerah yang disimpan di bank.

"Perlu saya ingatkan, di Oktober, November 2019 lalu uang yang ada di bank-bank daerah di mana APBD disimpan masih pada angka Rp 220 triliun," kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dia mengakui bahwa hingga akhir 2019, jumlah anggaran yang mengendap di bank-bank daerah berkurang menjadi Rp 110 triliun. Namun, tetap saja jumlah itu dinilai tergolong besar sebab masih ada Rp 110 triliun lagi yang masih mengendap di bank.

"Masih angka yang besar Rp 110 triliun ini. Kalau itu bisa dihabiskan, beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan," jelas Jokowi.


Membantu Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Foto: Biro Pers Istana)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi tak ingin lagi ada anggaran yang mengendap di 2020.

"Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu," tuturnya

"Bupati, wali kota harus tegas dengan ini, jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020," sambung Jokowi. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya