HEADLINE: Evakuasi 74 WNI di Kapal Diamond Princess, Lewat Laut Lebih Ampuh Cegah Virus Corona?

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan masih menunggu lampu hijau dari Jokowi untuk melakukan evakuasi.

"Evakuasi menunggu keputusan presiden terlebih dahulu. Kemlu sudah siap dan akan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain," ujar Plt Jubir Kemlu Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com melalui pesan singkatnya.

"Sudah siap. Tidak hanya Kemlu karena serupa dengan pemulangan WNI dari Wuhan, tim akan lintas kementerian dan lembaga," jelasnya.

Kendati demikian Faizasyah menjelaskan bahwa proses pemulangan WNI kru kapal Diamond Princess memiliki sedikit perbedaan. Karena mereka memiliki keterikatan dengan pihak perusahaan kapal pesiar tersebut.

"Negosiasi sudah berjalan khususnya untuk memastikan hak-hak anak buah kapal (ABK) kita," jelas Faizasyah.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, proses evakuasi WNI ABK Kapal Diamond Princess itu perlu melalui beberapa tahap.

"Bukan langsung mengevakuasi mereka-mereka ini dari kapal masuk ke Indonesia, karena kita bedakan menjadi dua. Pertama adalah mereka yang sudah terpapar, nah ini kan sekarang pemerintah Jepang sudah mau merawat mereka sampai selesai (sembuh)," papar Hikmahanto.

"Karena ini kejadiannya di kapal pesiar Jepang, jadi ya kita tunggu di sana," jelas Hikmahanto

"Yang kedua mereka mereka yang tidak terpapar, tapi harus dikarantina dulu selama 14 hari, memastikan bahwa tidak ada masa inkubasi dan lain sebagainya," tegas Guru Besar UI itu.

Kebijakan ini menurut Hikmahanto sama seperti yang dilakukan negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Warga AS yang dijemput dari Diamond Princess harus menjalani karantina lagi di pangkalan militer. 

Baru menurut Hikmahanto, setelah itu kemudian bisa diperbolehkan untuk kembali ke keluarga masing-masing.

Hikmahanto mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan butuh komunikasi dengan perusahaan pemilik kapal Diamond Princess, karena para WNI itu merupakan kru kapal.

"Kalau misalnya kontrak sih boleh saja kontrak. Tapi kan ini masalahnya adalah sudah masalah penyebran virus yang ditangani antar negara. Jadi menurut saya, kontrak itu harus diselesaikan, tapi setelah segala sesuatu yang urusan dengan negara ini sudah beres dulu," papar Hikmahanto.

Hikmahanto memberi contoh, sekarang kan pemerintah Jepang mengambil keputusan bahwa terhadap mereka yang tak langsung dijemput oleh negaranya, maka pemerintah Jepang akan merawat mereka di Jepang kalau yang enggak dijemput (yang kena Virus Corona).

"Tapi bagi mereka yang tidak terpapar silahkan dijemput. Seperti di Amerika Serikat mereka menjemput dengan pesawat udara kemudian dikembalikan dan dirawat di Amerika Serikat," tutur Guru Besar UI itu.

Selain sepakat untuk segera mengevakuasi, hasil rapat koordinasi bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hady Tjahjanto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna Laoly, dan tim perwakilan dari BNPB juga merilis dua opsi terkait cara penjemputan 74 WNI negatif virus corona.

Opsi pertama dilakukan penjemputan via laut, dan opsi kedua penjemputan dilakukan via udara.

"Opsi pertama dijemput KRI Suharso, Kedua dijemput melalui udara. Semua sudah dihitung apa hambatan dan yang akan yang bisa dari segi efisiensinya, tapi detiknya belum bisa saya jelaskan," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, detil dari evakuasi WNI negatif virus corona di kapal pesiar ini wajib dilaporkan dulu ke Presiden Jokowi usai rapat koordinasi.

"Detilnya menyusul setelah lapor presiden, sementara demikian yang dapat kami sampaikan," Muhadjir menandasi.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan Agus Putranto menegaskan, Kapal Republik Indonesia (KRI) Soeharso 990 memiliki kemampuan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) kru Kapal Pesiar Diamond Princess di Jepang sekaligus merawatnya apabila mengalami sakit.

"Ini kapal rumah sakit yang punya kemampuan melakukan perawatan dan sebagainya. Karena ini kan kapal yang dirancang untuk mengatasi penyakit apapun," kata Terawan saat meninjau KRI Soeharso di Dermaga Komando Armada II Surabaya, Kamis malam 20 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Terawan yang melakukan pengecekan langsung kapal yang juga disebut RS Apung Soeharso tersebut menambahkan bahwa kapal itu memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai telah memenuhi persyaratan.

Menkes menyebut KRI Soeharso memiliki ruangan isolasi, ruangan karantina, dan sistem aliran udara satu arah untuk mencegah terjadinya penularan virus.

Terawan mengatakan pihaknya bertugas menyiapkan sarana prasarana untuk menjemput WNI di Jepang dengan berbagai opsi yang telah disiapkan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto menyampaikan bahwa setelah dilakukan penjemputan WNI, pihak-pihak terkait akan melakukan observasi selama 28 hari sesuai dengan keputusan pemerintah Jepang.

"Jika penjemputan WNI menggunakan kapal maka observasi akan dilakukan di kapal karena jarak tempuhnya yang jauh," kata Achmad Yurianto. Dia juga menambahkan, jika penjemputan WNI menggunakan pesawat maka akan disiapkan karantina selama 28 hari.

Rencananya, WNI yang telah dijemput akan melakukan screening virus dengan mengambil spesimen dan rontgen untuk mengetahui terinfeksi atau tidaknya COVID-19. Setelah mendapatkan hasilnya, mereka akan dikarantina dengan berkelompok.

"Untuk saat ini belum bisa dipastikan di mana tempat karantinanya. Bisa saja di Natuna. Saat ini juga kami telah menurunkan tim untuk melakukan observasi tempat yang memungkinkan karantina WNI," kata Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu.

"Nanti akan ditanya, pernah atau tidaknya berinteraksi dengan orang yang positif Covid-19 dan ada atau tidaknya teman sekamar yang positif Covid-19. Jika jawabannya pernah dan ada, akan dikelompokkan dengan mereka yang mempunyai jawaban yang sama," kata Achmad Yurianto.

Prinsip dilakukannya upaya ini untuk melindungi mereka yang tidak terinfeksi dan WNI lainnya.

Apabila penjemputan menggunakan pesawat terbang, lokasi observasi perlu disiapkan. Prosesnya akan dikelompokkan per grup.

"Kalau yang di Natuna kan semuanya kan ngumpul jadi satu. Untuk penanganan kali ini, mereka dikelompokkan," tambah Yuri.

"Misalnya, siapa yang di kapal teman sekamarnya positif (COVID-19), siapa yang mengalami sakit meski bukan COVID-19, walau hanya batuk pilek ya. Masing-masing dikumpulkan."

Menko Muhadjir melanjutkan, bila nantinya opsi diputuskan untuk dilakukan observasi pascaevakuasi, penempatan lokasi juga masih menjadi pertimbangan. Apakah kembali dilokalisir di Natuna, atau ada tempat lainnya.

"Kembali di Natuna atau beda lagi, juga masih opsi belum diputuskan," jelas Muhadjir.

Terpisah, meski menyambut baik pilihan evakuasi ke Indonesia, yang mulai lebih jelas dibanding hari-hari sebelumnya, perjalanan laut ini dipertanyakan oleh WNI kru kapal Diamond Princess, seperti yang diakui Sasa.

"Kami memang 'upset' karena mendengar di berita katanya mau dijemput dengan kapal medis, dan penjemputannya [dari Indonesia ke Jepang] itu lama, empat belas hari."

"[Dengan jangka waktu selama itu], sama saja dengan kita dikarantina di sini dong. Jika sudah selesai dikarantina di sini, sebenarnya kita juga akan diberi free tiket pesawat dari perusahaan," kata Sasa, dikutip dari ABC News.

"Bayangkan, kita di sini bakal dikarantina 14 hari, kalau misalnya bakal dijemput pakai kapal, berarti nanti [bertambah] 14 hari lagi," kata Sasa.

"Memang [dipulangkan dengan kapal] belum pasti juga sih, tapi [kami] hampir putus harapan untuk dipulangkan lebih awal."

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ishii Masafumi Jepang berjanji bahwa WNI yang positif Virus Corona di daerah Jepang akan mendapatkan perawatan yang baik. Dubes Ishii pun menekankan pentingnya bekerja sama dalam melawan penyebaran virus ini.

"Saya berjanji bahwa semua orang di Jepang melaksanakan yang terbaik untuk merawat penumpang baik itu orang Indonesia, Filipina, atau India," jelas Dubes Ishii pada HUT Kaisar Jepang di Jakarta pada Selasa 18 Februari 2020.

Pihak Jepang mengaku siap membantu proses evakuasi jika diinginkan. Pilihannya tergantung dari keputusan Indonesia.

"Saya pikir tergantung ke otoritas Indonesia apakah akan mengevakuasi atau tidak. Kami belum diberitahukan keputusannya, tetapi kami siap bekerja sama," ujar Dubes Ishii.

Lebih lanjut, ucapan Dubes Ishii senada dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan butuh komunikasi dengan perusahaan pemilik kapal Diamond Princess. Pasalnya, para WNI itu merupakan kru kapal. 

"Warga Indonesia merupakan kru kapal, jadi mereka mereka punya kontrak dengan perusahaan. Maka beberapa koordinasi harus diselesaikan dengan perusahaannya juga," jelas Dubes Ishii yang berkata Jepang siap memfasilitasi komunikasi antar kedua pihak.