Liputan6.com, Blora - Pengumuman hasil rekomendasi bakal calon bupati (Bacabup) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Blora, Jawa Tengah, yang diusung PDI Perjuangan beberapa waktu lalu menyisakan cerita. Pasalnya, sejumlah bakal calon yang tidak mendapatkan rekomendasi merasa gusar atas polemik yang ada.
Pengakuan Bacabup Blora, Gunawan S Pardji, dirinya di partai berlambang banteng moncong putih itu mengetahui bahwa pasangan calon yang diusung dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejak awal diketahui tidak mengikuti tahapan penjaringan dari awal hingga proses fit and proper test.
"Iya benar, sejak awal mereka (Arief Rohman - Tri Yuli Setyowati) tidak ikut mendaftar," kata Gunawan kepada Liputan6.com, beberapa waktu lalu.
Gunawan mengaku, usai melakukan pendaftaran menjadi Bacabup Blora di PDI Perjuangan, ada iuran survei yang dikenakan pada dirinya senilai Rp20 juta.
Senada yang disampaikan Gunawan, Bacabup Blora Sri Enik mengatakan, adanya proses atau tahapan yang dilakukan PDI Perjuangan hingga munculnya rekomendasi bakal calon yang diusung tentunya menciderai banyak pihak, termasuk dirinya.
Baca Juga
Advertisement
"Sebagai pendaftar dan yang melalui tahapan demi tahapan partai, terus terang kecewa, Mas. Kalau misalkan rekomendasi diberikan ke 17 pendaftar bakal calon sih gak apa-apa, ini rekomendasi diberikan kepada yang di luar yang mendaftar," ujarnya.
Diketahui sejak awal, Sri Enik merupakan satu-satunya perempuan yang mendaftarkan dirinya sebagai Bacabup Blora lewat PDI Perjuangan. Dirinya juga sama dikenai biaya survei politik seperti halnya Gunawan.
"Ini bukti tranfer saya masih ada semua. Hasilnya juga tidak dikasih tau," ungkap Sri Enik.
Senada dengan itu, Bacabup Blora lainnya, Riza Yudha Prasetia ketika dikonfirmasi juga menyampaikan perihal yang sama. Dia juga dimintai iuran biaya untuk survei oleh pihak PDI Perjuangan Blora.
Riza Yudha menerangkan, adanya iuran survei yang diselenggarakan PDI Perjuangan Blora banyak yang tidak mengetahui jelas apa dan bagaimana hasil surveinya.
Saat disinggung terkait hal tersebut, Riza mengatakan, ongkos survei tersebut akan diganti pihak partai jika calon tersebut menang dan terpilih.
"Secara pribadi jika saya yang dapat rekom, saya berani ganti uang survei partai, berapapun nilainya yang dikeluarkan bakal calon Bupati yang gagal dapat rekomendasi," katanya.
Bacabup Blora lainnya, Abu Nafi Ketua PPP Blora yang ikut mendaftar diri melalui PDI Perjuangan Blora juga sama, ternyata dikenakan iuran survei Rp 20juta oleh panitia penjaringan.
"Iya benar dikenai biaya survei juga saya," terang pria yang menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Tengah ini.
Hal sedikit berbeda diungkapkan oleh Bambang Susilo selaku Ketua Partai Demokrat Blora yang mendaftarkan diri sebagai Bacabup lewat PDI Perjuangan Blora. Dia mengakui adanya penarikan biaya survei, akan tetapi uang senilai Rp20 juta tersebut sudah dikembalikan.
"Kalau saya sudah dikembalikan Mas, beberapa waktu lalu," terang Mantan Ketua DPRD Blora tersebut.
"Persoalan lain, saya no komen dulu ya Mas," Bambang menambahkan.
Mengetahui kegusaran disampaikan oleh sejumlah Bacabup Blora direspon oleh Ketua Panitia Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup DPC PDIP Kabupaten Blora, Kuat Prihantoro.
Saat dikonfirmasi, Kuat sempat menuding (menuduh) wartawan Liputan6.com yang bertugas di Kabupaten Blora layaknya tangan dari Bacabup yang gagal mendapatkan rekemondasi.
Kuat mengatakan, adanya hal ini apabila Bacabup yang daftar dan merasa kecewa atas keputusan DPP disarankan untuk menghubungi pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
"Sebaiknya menghubungi saya kan bisa atau pihak DPC langsung dan jangan terus lewat media. Saya juga pernah di Media," katanya.
Kuat menjelaskan, untuk yang persoalan survei adalah bentuknya iuran gotong royong yang dibebankan kepada para pendaftar Bacabup-Bacawabup PDI Perjuangan Blora.
"Iuran survei itu sifatnya internal Partai Mas," ucap dia yang juga selaku bendahara PDI Perjuangan Blora tersebut.
Lebih lanjut Kuat menyampaikan, persoalan yang direkomendasi dari luar penjaringan, sama halnya seperti yang dulu sebelum pilkada tahun ini.
"Dulu Mbah Dasum maju di Pilkada juga ditunjuk. Tidak melalui tahapan-tahapan pendaftaran," katanya menambahkan.
