Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyebut bahwa konsep ibu kota baru yang ramah lingkungan menjadi sorotan dunia. Bahkan, kata dia, dunia internasional sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru.
"Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibukota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pembangunan ibu kota baru di Kantor Presiden, Rabu (26/2/2020).
Advertisement
Ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur akan mengusung konsep green and smart city. Pemerintah akan menyiapkan transportasi publik berbasis kendaraan listrik.
Menurut dia, ketertarikan sejumlah negara tersebut menjadi sinyal positif untuk Indonesia. Untuk itu, Jokowi meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama dengan negara-negara sahabat dipersiapkan.
Khususnya, yang berkaitan dengan payung hukum perpindahan ibu kota baru. Jokowi menyebut UU Ibu kota baru sudah rampung dan rencananya akan diserahkan ke parlemen setelah masa reses anggota DPR.
"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini, akan disampaikan. Akan disampaikan setelah reses," jelasnya.
"Saya kira ini sebuah apa persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap," sambung Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bentuk Badan Otorita Ibu Kota Baru
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan jajarannya memperhatikan tata kelola dan otorita dalam merancang desain ibu kota baru. Pemerintah memastikan akan membentuk Badan Otorita Ibu Kota Baru.
"Biasanya tapi kita ingin menginstall sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif," tutur Jokowi.
Dia menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pada 2020. Sehingga, Jokowi meminta agar pembiayaan yang berkaitan dengan ibu kota baru segera diselesaikan.
Kemudian, mantan Walikota Solo itu juga meminta menteri terkait mulai memetakan proyek-proyek apa saja yang akan dibiayai dengan APBN, swasta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan mana dikerjakan oleh investasi langsung.
"Sehingga tangan swasta, nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Dimana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana," ujarnya.
Advertisement
