Liputan6.com, Jakarta - Hujan deras yang kembali mengguyur DKI Jakarta, sejak Selasa dini hari, 25 Februari 2020 membuat sejumlah wilayah terendam banjir.
Genangan bahkan masih terlihat hingga hari ini, Rabu (26/2/2020) dan membuat beberapa akses jalan tidak bisa dilintasi. Selain itu, Istana Kepresidenan juga ikut terendam banjir.
Advertisement
Beberapa warga terdampak banjir di sejumlah titik pun tidak bisa beraktivitas dengan normal lantaran rumah mereka terendam banjir. Mereka pun bahkan harus mengungsi ke tempat aman agar terhindar dari dampak lain yang ditimbulkan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jumlah pengungsi mencapai 15 ribu orang akibat banjir Jakarta pada Selasa kemarin. Anie menyebut ribuan orang tersebut tersebar di 74 lokasi pengungsian.
"Jumlah pengungsi tidak fix karena mereka datang dan pergi. Berkisar 12 ribu hingga 15 ribu. Dinas Sosial menyiapkan makanan yang cukup untuk semuanya," kata Anies di Pintu Air Manggarai, Jakarta.
Banjir yang kembali melanda Ibu Kota sontak membuat sejumlah pejabat publik berkomentar. Salah satunya datang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Dia mengatakan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, pada Selasa kemarin karena masalah drainase.
Dihimpun dari Liputan6.com, berikut respons para pejabat publik soal banjir di Ibu Kota:
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Cawagub DKI Soroti Revitalisasi Trotoar dan Drainase
Pascahujan deras sejak Senin, 24 Februari malam hingga Selasa pagi, calon wakil Gubernur DKI Nurmansjah Lubis menyoroti fungsi drainase yang menjadi akar persoalan Jakarta kembali terendam banjir.
Cawagub yang akrab disapa Anca ini menilai, beberapa pihak terlena dengan masa akhir musim hujan. Sehingga kontrol terhadap fungsi drainase tidak maksimal. Padahal merujuk data Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim hujan terjadi pada Maret.
"Setidak-tidaknya memang harusnya kita jangan terlena dengan hujan yang seolah-olah selesai, kan menurut BMKG itu kan sampai Maret kan. Jadi kita tetap seluruh aparat turun mengawasi saluran-saluran apalagi yang di bawah pedestarian yang baru dilebarkan itu kan harus dicek juga," kata Anca di DPD Demokrat, Selasa, 25 Februari.
Anca mengapresiasi program Pemerintah Provinsi DKI memperlebar jalur pedestrian. Hanya saja program tersebut harus selaras dengan pengawasan drainase. Menurutnya, tanpa ada pengawasan fungsi drainase tidak akan efektif menampung debit air yang menggenang di ibu kota.
"Kita bersyukur pedestarian ada, tapi kan saluran drainase bawah perlu dicek kan, ada bak kontrolnya. Kadang-kadang bak kontrol dibuka ada ganjalan-ganjalan apa bekas galian yang tertutup itu kan persoalan juga," ujarnya.
Advertisement
Menteri PUPR Hadimuljono
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Selasa kemarin karena masalah drainase dan curah hujan yang tinggi. Pasalnya, tidak ada air sungai yang meluap.
"Nanti untuk kesimpulannya memang drainasenya, yang bikin kapasitas drainasenya lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Sementara, untuk mengatasi banjir di Jakarta dalam jangka pendek, Hadi mengaku pihaknya sudah mempersiapkam sejumlah pompa mobile dengan jumlah yang banyak. Dia pun telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal ini.
"Saya sudah persiapkan juga pompa-pompa mobile lebih banyak, saya minta juga Pak Erick Menteri BUMN agar BUMN karya membeli pompa-pompa mobile. Jadi aset mereka tapi saat begini akan jadi aset bersama," tutur Basuki.
(Yosavat Diva Bayu)
