Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki menggunakan maskapai Garuda apabila ada skenario penjempuan WNI menggunakan pesawat. Sebab, rute penerbangan Garuda sudah teregistrasi.
Saat konferensi pers, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto mengungkapkan, rute penerbangan Garuda ada yang menuju ke Haneda, Jepang.
Advertisement
"Tentunya, pesawat terbangnya yang sudah memiliki registrasi penerbangan menuju ke Haneda. Dan yang punya registrasinya adalah pesawat Garuda," ucap Yuri di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, ditulis Kamis (27/2/2020).
"Ya, karena memang secara formal mereka memiliki registrasi untuk melakukan pendaratan."
Pertimbangan Efisiensi
Adanya pemilihan maskapai Garuda juga didasarkan efisiensi. Jika memilih maskapai lain yang tak memiliki registrasi pendaratan di Jepang, maka dapat menimbulkan kesulitan, seperti perizinan.
"Jadinya, kita tidak memerlukan izin khusus dengan penerbangan (maskapai) lain. Kalau kita membutuhkan aktivasi lain, malah menambah tahapan-tahapan (perizinan dan urusan lain)," lanjut Yuri.
Saat ini, Kapal Diamond Princess masih berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Terkait proses penjemputan, pada prinsipnya semua kru kapal akan dijemput.
"Namun, masih perlu diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Selain itu, perlu pengaturan khusus soal pemindahan WNI ABK dari Kapal Diamond Princess ke pesawat penjemput," Yuri menerangkan.
Kru Kapal Diamond Princess yang akan dievakuasi tidak mungkin menunggu di bandara, seperti penumpang biasa. Para ABK diharapkan secepatnya dapat berpindah dari kapal ke pesawat penjemputan.
“Ini yang akhirnya membutuhkan penjadwalan ketat. Sampai saat ini, kami masih belum mendapatkan kepastian kapan akan berangkat untuk menjemput WNI di sana,” ucap Yuri.
Advertisement
Prinsip Kehati-hatian
Untuk penjemputan WNI di Kapal Diamond Princess, peemerintah akan sangat berhati-hati dan bertanggung jawab untuk mengamankan dan mengobservasi ABK tersebut.
Terlebih lagi menyangkut 264 juta masyarakat Indonesia.
"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan tetap menjalin komunikasi intensif dan kerja sama dengan pemerintah Jepang dalam penanganan WNI ABK Diamond Princess di Jepang," tandas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com.
