Menteri Teten Ingin Nilai Tambah Produk UMKM Papua Ditingkatkan

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menghadiri acara Forum High Level Meeting on Green Investment for Papua and West Papua

oleh Tira Santia diperbarui 27 Feb 2020, 19:15 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menghadiri acara Forum High Level Meeting on Green Investment for Papua and West Papua, yang bertujuan untuk mempersiapkan UMKM di Papua untuk masuk dalam skema green investment.

Acara itu dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sorong, Papua, Kamis (27/02/2020).

Dalam acara tersebut hadir juga Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

"Kami ingin partner untuk menggarap kekayaan alam Papua, sehingga menjadi komoditi ekspor yang sangat berharga," kata Menteri Teten.

Karena memang investasi hijau merupakan konsep investasi ramah lingkungan yang tengah dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia.

Ia pun mengatakan produk UMKM berbasis kekayaan alam merupakan komoditas yang harus memiliki nilai tambah, seperti produk perikanan, tuna, kerapu, produk pertanian mulai dari kopi, kakao, vanilla, pala dan buah-buahan.

Lanjutnya, menteri Teten menegaskan kekayaan alam jika mendapat nilai tambah, akan menjadi produk bernilai tinggi. Ia mencontohkan garam pohon dari Papua setelah mendapat inovasi dijual dengan harga Rp500 ribu per kilogram.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Produk Unggulan

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) memberi keterangan saat konferensi pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Teten menyatakan pihaknya bertekad membawa produk-produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok global (global value chain). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Untuk itu ia meminta pemerintah daerah Papua mengarahkan UMKM ke produk unggulan domestik. Prioritas pada produk unggulan diharapkan dapat memacu pertumbuhan UMKM Papua yang lebih cepat.

"Jadi saya kira tinggal pemerintah daerahnya segera mendampingi para pelaku usaha ini untuk bisa mengajukan pembiayaan mulai dari KUR, ada BLU LPDB dan skim pembiayaan lainnnya," ujarnya.

Kemudian, produk unggulan berbasis kekayaan alam ini akan dikelola dalam wadah koperasi. Misalnya, nelayan bergabung dalam koperasi, petani kakao juga membentuk koperasi. Melalui koperasi akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Kemenkop dan UKM akan membuat model bisnis terkait pengembangan usaha tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya mengatakan, konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian, perikanan Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor, serta ekowisata.

“Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi Arabika, dan pala. Kami juga memiliki rumput laut dan kopi Robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata,” kata Menko Luhut.

 


Picu Pertumbuhan Ekonomi

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan pers menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 di Hotel Akmani Jakarta, Senin (20/5/2019). Kepada pihak yang tidak sepakat dengan hasil Pemilu 2019, dipersilahkan mengadukan ke pihak yang berwenang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menko Luhut juga berharap, konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua.

“Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian alam tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya,” katanya.

Untuk mengoptimalkan modal alam yang dimiliki, Menko Luhut menyatakan pemerintah berkomitmen melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah, menurut Menko Luhut, ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon; moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit; hingga moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya