Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan rapat terbatas atau ratas bertopik pengembangan pusat data nasional di kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi mengatakan, Indonesia sangat penting mengembangkan data nasional karena banyak manfaatnya.
Advertisement
"Pentingnya urgensi pengembangan data center bagi Indonesia. kita tahu saat ini banyak startup-startup kita yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat masih menggunakan data center di luar negeri," kata Jokowi dalam rapat, Jumat (28/2/2020).
"Padahal kalau data center itu ada di Indonesia akan banyak manfaatnya. Lebih cepat, lebih aman dan membantu untuk troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan lebih cepat," sambung dia.
Jokowi melihat, banyak pemain-pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba dan Google tertarik masuk dan bahkan sudah memulai mengembangkan data centernya di Indonesia. Mereka melihat, negara Indonesia memiliki daya tarik dan memiliki potensi besar.
"Dan kita memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara dengan market digital yang terbesar," ucap mantan wali kota Solo ini.
Oleh karena itu, Jokowi selalu menekankan agar Indonesia jangan hanya menjadi penonton dan segera menyiapkan regulasi aturan mainnya. Termasuk mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia.
Jokowi menambahkan, pemerintah harus memastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah baik dalam pelatihan digital talent, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain nasional maupun berbagi pengetahuan dan teknologi.
"Kita juga ingin mulai mendorong munculnya pemain-pemain nasional dalam pengembangan data center mulai dari BUMN, telekomunikasi sampai swasta yang mulai bergerak di bisnis data center," kata Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mewujudkan Satu Pusat Data Nasional
Pusat data nasional, lanjut Jokowi, dimulai dengan satu peta dan satu data. Untuk itu, saatnya pemerintah mewujudkan dengan pengembangan satu pusat data nasional.
Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil survei Kominfo 2018, terdapat 2.700 data center atau pusat data pada 630 instansi pusat pemerintah daerah atau rata-rata empat pusat data center di setiap instansi pemerintah.
Kemudian, secara nasional utilisasi, pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30 persen dari kapasitas. Fakta itu mengindikasikan terjadinya duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi. Sebab, setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri.
"Ini yang ke depan harus kita hindari dan kita kembangkan pusat data dan kita harapkan utilitasnya menjadi maksimal dan itu harus diakhiri dengan mengembangkan pusat data yang terintegrasi dan merupakan hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga," imbuh Jokowi.
Selain itu, Jokowi menuturkan, pemerintah harus menyiapkan perlindungan terhadap data-data pribadi dan keamanan data. Sebab, ini berkaitan dengan kedaulatan data dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi.
Pemerintah pun sudah mengusulkan RUU perlindungan data pribadi kepada DPR. Karena, kata Jokowi, RUU tersebut menjadi jalan keluar dan solusi atas banyaknya pengaturan data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.
"Ada kurang lebih mungkin 32 regulasi yang mengatur data pribadi," kata Jokowi.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka
Advertisement
