Liputan6.com, New York - Ratusan warga Amerika Serikat keturunan India dari berbagai agama berkumpul di luar konsulat India di kota-kota besar AS pada Jumat 28 Februari 2020.
Mereka memprotes kekerasan sektarian awal pekan ini di Delhi yang telah menewaskan sedikitnya 42 orang, dan melukai ratusan lainnya. Kekerasan dipicu oleh sebuah undang-undang kewarganegaraan India dan dugaan sentimen anti-Muslim di kalangan Hindu mayoritas yang tertanam sejak lama.
Baca Juga
Advertisement
Demo di AS
Di luar konsulat India di New York pada Jumat malam, pengunjuk rasa berkumpul meneriakkan "Malu! (Shame!)" pada petugas saat mereka mencoba keluar atau memasuki gedung.
Sejumlah aktivis turun ke jalan, secara kolektif menamakan diri mereka Alliance for Justice and Accountability --sebuah koalisi kelompok-kelompok Asia Selatan bersama Indian American Muslim Council, South Asia Solidarity Initiative, dan Equality Labs.
Organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti the Alliance for South Asians Taking Action, Chicago Against Hindu Fascism, dan Bay Area Against Hindu Fascism juga memprotes kekerasan terburuk di Delhi sejak 1984 --saat itu, lebih dari 3.000 minoritas Sikh terbunuh setelah pembunuhan Perdana Menteri saat itu, Indira Gandhi.
Hampir 300 orang muncul di rapat umum New York di mana mereka meneriakkan slogan-slogan untuk mencabut CAA, dan menyoroti ideologi "fasis" pemerintah BJP. Mereka menuding, BJP menerapkan kebijakan yang anti-Hindu kasta bawah dan agama minoritas di India.
Simak video pilihan berikut:
Sekilas Rusuh Sektarian di India
Kekerasan meletus di Delhi pada Senin 24 Februari dan berlanjut selama tiga hari, dengan gerombolan Hindu menyerang rumah, toko dan masjid Muslim.
Sejumlah pihak menuding bahwa otoritas keamanan di Delhi mengabaikan peristiwa di mana gerombolan Hindu menyerang rumah-rumah Muslim. Sementara itu, dalam beberapa laporan, polisi dituduh terlibat dalam penyerangan.
Qutubuddin dari Alliance for Justice and Accountability juga menuding bahwa banyak umat Hindu terperangkap dalam "retorika penuh kebencian" yang didorong oleh pemerintah nasionalis Hindu.
Kekerasan awalpekan ini dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para pengunjuk rasa yang menentang undang-undang kewarganegaraan baru.
Pemerintah nasionalis Hindu India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) dimaksudkan untuk membantu minoritas yang dianiaya dari negara-negara tetangga.
Tetapi, para kritikus mengatakan, UU itu menjadikan iman sebagai dasar pemberian kewarganegaraan, bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Muslim membentuk hampir 15 persen dari total 1,3 miliar populasi India.
CAA yang disahkan Desember lalu telah dibandingkan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memblokir naturalisasi bagi muslim.
Salah satu pendemo juga menuding bahwa Presiden Trump --yang ia tuduh pendukung supremasi kulit putih-- ikut mendukung "agenda fasis" PM Modi.
Pada konferensi pers di New Delhi saat lawatannya ke India pada 25 Februari, Trump membela Modi tentang kebebasan beragama dan menolak untuk mengomentari CAA. Padahal, saat ia di sana, wilayah lain di sudut Delhi sedang terbakar akibat rusuh sektarian tersebut.
Advertisement
