Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpesan kepada seluruh mahasiswa agar memiliki pengalaman lapangan sebelum menyelesaikan pendidikan strata satu atau sarjana. Pesan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Manado, Senin 2 Maret 2020 lalu.
"Jangan hanya kuliah 3,5 tahun lulus, nanti tidak bisa apa-apa saat memasuki dunia kerja. Harus ada pengalaman di lapangan supaya paham akan melakukan apa nanti," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2020).
Di samping memiliki pengalaman lapangan, Menteri Basuki juga berpesan agar mahasiswa memiliki etika akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan perilaku yang membuat nyaman dan bermanfaat bagi orang lain.
Baca Juga
Advertisement
"Smart is a must but not sufficient. Kesuksesan orang bukan cuma karena smart, bagi saya akhlakul karimah juga penting untuk meraih sukses. Keberadaan Anda harus nyaman buat masyarakat, membawa manfaat dan tidak mengancam orang lain," imbuhnya.
Menurut dia, akhlakul karimah sangat dibutuhkan karena dapat menjadi bagian dari etika. Menteri Basuki lantas memberi contoh koruptor sebagai orang yang tak memiliki sifat akhlakul karimah.
"Orang yang korupsi bukanlah yang tidak tahu hukum, tetapi tidak memiliki akhlakul karimah. Sementara orang yang tidak korupsi memiliki etika akhlakul karimah yang baik," ujar Menteri Basuki.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menteri Basuki Siap Bantu Anies Normalisasi Kali Ciliwung
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi pembebasan lahan untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Proyek tersebut saat ini terhenti lantaran terkendala proses pembebasan lahan.
"(Pembebasan lahan) bisa dibantu," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Kendati begitu, pemerintah tidak bisa turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap lahan warga yang akan kena imbas. Sebab, menurut Basuki kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah daerah di bawah koordinasi Gubernur Anies Baswedan.
"Kita tetep (bantu) tapi kan masyarakatnya kan dengan pemda. Kami enggak bisa turun untuk sosialisasi masyarakat," katanya.
Basuki menyebut, percepatan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung sendiri sebetulnya berada di pundak pemerintah provinsi. Semakin baik pendekatan dilakukan terhadap masyarakat semakin cepat pula pembebasan lahan dilakukan. Di sisi lain pemerintah pusat hanya mendorong dari belakang.
"Mempercepat pembebasan ya tergantung pada Pemprov," tandas dia.
Advertisement
