Liputan6.com, Jakarta - Ketidakpastian global maupun domestik yang melambat karena berbagai faktor mengancam pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kabar masuknya virus Corona ke Indonesia membuat sebagian besar masyarakat tidak tenang dan mengalami disforia, berujung pada ketidakstabilan permintaan dan persediaan.
Dengan demikian, pemerintah dinilai harus segera menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar ekonomi Indonesia tetap terjaga pertumbuhannya.
Pengamat ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita mengatakan, ada beberapa langkah yang harus diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Baca Juga
Advertisement
"Pertama, yang sangat perlu dilakukan adalah menjaga daya beli domestik. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan belanja pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat," ujar Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (04/03/2020).
Lebih lanjut, bantuan sosial dalam berbagai formula, terutama kepada 40 persen masyarakat terbawah, harus menjadi prioritas sembari tetap memperhatikan daya beli 40 persen golongan menengah ke atas.
Kemudian langkah kedua ialah menjaga kebijakan moneter agar tetap longgar. Menurut Ronny, keputusan penurunan suku bunga sepanjang 2019 adalah hal yang cukup tepat.
"Sekarang, pekerjaan rumah selanjutnya ialah bagaimana pemangkasan tersebut sesegera mungkin diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan," ucap Ronny.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pengetatan Likuiditas Perbankan
Ia mengakui, saat ini industri perbankan sedang menghadapi pengetatan likuiditas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah jangan menerbitkan surat berharga yang lebih besar, yang dapat memicu perebutan likuiditas antara pemerintah dan swasta (crowding out effect).
Dilematisnya, di satu sisi, shortfall pajak membuat pemerintah tanpa ragu menerbitkan surat utang dengan yield yang justru berpeluang menyedot likuiditas. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan tersebut justru kontraproduktif untuk sektor moneter karena berisiko memperketat likuiditas. Karena itu, sangat perlu untuk mengatur irama dam jadwal penerbitan surat utang agar tak memperburuk keadaan.
Lalu yang terakhir ialah pemerintah harus menjaga daya saing industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk industri berbasis UMKM.
"Salah satunya dengan insentif fiskal yang diharapkan akan menjaga serapan tenaga kerja. Ini sangat berguna dari sisi penjagaan konsumsi dan dari sisi upaya mempertahankan daya beli. Sementara itu, penyiapan SDM handal juga perlu diutamakan untuk mengimbangi peluang pelebaran lapangan pekerjaan dari sektor industri dan UMKM," kata Ronny mengakhiri.
Advertisement
