Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal mempermudah izin impor bahan baku dalam rangka menangani dampak virus corona. Berbagai izin kemudahan ini bakal berdampak pada current account deficit (CAD). Sehingga dipastikan defisit transaksi berjalan akan melebar.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan mau tidak mau hal itu pasti akan terjadi. Namun, kondisi ini pun memang di luar dugaan.
Advertisement
"Kemudahan impor ini tetap sesuai arahan Bapak Presiden," kata Agus di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).
Keran impor yang dibuka saat ini kata Agus bertujuan untuk meningkatkan ekspor yang bahan bakunya didapat dari luar. Sehingga bahan baku barang ekspor perlu dimudahkan.
Agus menyadari kondisi ini membuat CAD melebar. Untuk itu hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kebijakan ini diambil karena beberapa hari ke depan pemerintah harus simplified dengan regulasi yang ada. Sehingga untuk ekspor yang mempersulit akan dimudahkan.
Tujuan kemudahan impor ini agar mempercepat akselerasi untuk peningkatan ekspor.
"Dengan kondisi seperti ini, kita harus lihat mana-mana yang harus kita sederhanakan, yang dianggap bisa mempercepat ekspor," kata Agus mengakhiri.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Lawan Virus Corona, Pemerintah Siapkan 8 Paket Kebijakan Ekonomi
Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Salah satunya bakal mengeluarkan 8 paket kebijakan di sektor ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket kebijakan yang bakal dikeluarkan berupa kemudahan perizinan dalam ekspor dan impor barang.
Kemudahan ini akan diintegrasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai.
"Agar dokumentasi ekspor lebih standar," kata Airlangga di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).
Airlangga ingin perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus seperti Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau health sertificate bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor agar tidak bolak-balik mengurus izin. Namun, lebih rincinya masih dalam pembahasan dan bakal dipublikasikan secepatnya.
Delapan paket kebijakan ini terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal kebijakan prosedural. Terkait fiskal, pemerintah akan menyediakan dana Rp 10,3 triliun di sektor pariwisata. Sementara untuk kebijakan prosedural akan kembali mendorong spending langsung tambahan.
"Targetnya lebih dari yang pertama (di atas Rp 10 triliun)," kata Airlangga.
Aturan ini lanjut Airlangga akan tertuang dalam kebijakan menteri berupa peraturan menteri atau setingkat itu. Salah satu kebijakan baru ini yaitu percepatan proses impor.
Importir yang memiliki reputasi tinggi diminta untuk mengurangi treatment pemeriksaan apapun. Sehingga prosesnya jadi lebih cepat.
Setidaknya ada 500 reputable importir yang memiliki risiko rendah. Mereka akan difasilitasi oleh pemerintah dengan kebijakan ini.
Terkait standarisasi nanti akan dirumuskan lintas kementerian antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai. Begitu juga dengan jenis impor bahan baku yang akan dirumuskan.
"Tapi yang kita dorong kan stimulus pendorong ekspor dan juga utnuk mengganjal kebutuhan di dalam negeri," kata Airlangga mengakhiri.
Advertisement
