Liputan6.com, Bandung - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat mengakui kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk menangani pasien dalam pengawasan terkait virus Corona atau Covid-19 sangat mendesak. Kepala Dinkes Jabar Berli Hamdani mengatakan, pemerintah pusat siap membantu menyediakan pengadaan APD untuk rumah sakit rujukan penanganan virus Corona.
Baca Juga
Advertisement
"Mereka (rumah sakit) yang ditunjuk pemerintah ini boleh mengklaimkan, misalnya keperluan APD ke Kemenkes melalui pemerintah provinsi," ujar Berli di Bandung, Senin (9/3/2020).
Di Jabar sendiri, kata Berli, ada 52 rumah sakit milik pemerintah. Sebanyak delapan di antaranya merupakan rumah sakit rujukan Covid-19.
"Untuk rumah sakit rujukan karena ada permenkes yang baru, di Jabar khusus rujukan atau kita menyebutnya lini satu ada delapan rumah sakit. RSHS Bandung, RS Paru Rotinsulu, RS Dr Slamet Garut, RSUD Indramayu, RS Gunung Jati Cirebon, RSU R Syamsyudin Sukabumi, RS Dustira, dan RS Paru Cisarua," kata Berli.
Rumah sakit lini satu tersebut diprioritaskan untuk menangani pasien dalam pengawasan dan memerlukan dukungan alat bantu pernapasan atau memerlukan ruangan bertekanan negatif.
Sedangkan layanan kesehatan lini kedua dari sisi fasilitas belum selengkap seperti di delapan rumah sakit rujukan.
"Untuk lini kedua rata-rata sudah punya ruang isolasi tapi perlengkapan peralatannya masih kurang. Misal punya ventilator tapi tidak bertekanan negatif atau peralatan untuk pelayanan seperti APD masih kurang," tutur Berli.
Sementara, di luar 52 rumah sakit pemerintah, Dinkes Jabar juga sudah mengonfirmasi rencana keikutsertaan rumah sakit swasta dalam penanganan Covid-19.
"Jadi per hari ini hampir seluruh rumah sakit swasta di Jawa Barat menyatakan bersedia untuk membantu pemerintah Jabar untuk mengatasi pasien Covid-19. Sampai saat ini memang belum ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit swasta. Walaupun dari segi fasilitas seperti ruang ICU mereka rata-rata bagus," katanya.
Berli memaparkan, pihak Pemprov Jabar sedang mengusahakan pembelian APD untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan virus Corona.
"Kita sedang berproses dengan adanya anggaran ini mudah-mudahan segera selesai. Pak Gubernur sudah mengambil langkah-langkah yang strategis, kita tunggu saja mudah-mudahan Pemprov Jabar bisa menganggarkan dari APBD," ucapnya.
Ratusan Orang Diawasi
Sementara itu terkait penanganan virus Corona, Dinkes Jabar mendata bahwa sampai awal Maret 2020 ini terdapat 280 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Selain itu, ada 580 di antaranya dalam status orang dalam pemantauan (ODP).
"Jadi sampai dengan hari ini di Jabar ada 280-an PDP, untuk ODP 533 orang. Mereka tidak terkonsentrasi di satu daerah," kata Berli.
Dia menjelaskan, data tersebut merupakan akumulasi dari 27 kota/kabupaten yang melaporkan ke Dinkes Jabar.
"Saat ini ada yang dalam proses pengambilan sampel swab-nya, dan ada yang sudah dikirim. Seperti RSHS itu kan ada tiga pasien baru masuk dan semua sudah diambil swab-nya semua," ujarnya.
Menurut dia, tidak semua pasien dalam pengawasan atau PDP dirawat di rumah sakit. Sebagian mereka ada yang mengikuti rawat jalan.
"Yang dirawat di rumah sakit hanya beberapa orang, mungkin enggak sampai 30 orang," tutur Berli.
Dia menjelaskan, tidak semua PDP mengalami gejala yang berat meski sudah menunjukkan ke arah Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas.
"Tapi apabila gejalanya semakin berat maka langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Saat ini ada yang dirawat di ruang isolasi dan ada yang mengisolasi diri (mandiri)," katanya.
Terkait pasien yang dinyatakan negatif corona, sejumlah rumah sakit memang sudah memulangkan pasien. Rumah Sakit Hasan Sadikin misalnya. Sebanyak enam dari 11 pasien yang pernah menjalani pengawasan di ruang isolasi infeksi khusus sudah pulang.
"Dari 11 yang sudah dirawat untuk pemeriksaan Covid-19 ini semua sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sampel swab-nya sudah dikirim ke Balitbangkes. Hasilnya enam pasien sebelumnya yang sudah sudah tidak dirawat lagi di sini itu dinyatakan negatif," ujar Kepala Bidang Medik RSHS Bandung Zulvayanti.
Simak video pilihan di bawah ini:
Advertisement
