Liputan6.com, Jakarta - Beberapa hari ini, serangkaian penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata, terjadi di Papua. Namun, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah tak akan menambah pasukan di Mutiara Hitam Indonesia itu.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat terkait Papua di kantornya. Turut hadir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Advertisement
Kemudian, ada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Asintel Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Andjar Wiratma, serta lembaga dan kementerian lainnya.
"Enggak, tapi rapat enggak. Menyatakan cukup," kata Mahfud Md, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Menurut dia, rapat tadi membahas upaya dan jalan keluar menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Dia menegaskan, pemerintah juga sudah menyelesaikan pembaharuan inpres baru.
Inpres ini untuk menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang habis masa berlakunya pada 2019.
"Pemerintah sudah selesai merampungkan draf Inpres Nomor 9 yang sudah habis masa berlakunya. Ditambah penekanan pada pendekatan kesejahteraan," ungkap Mahfud.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soal Tembagapura
Sementara itu, soal Tembagapura, dia mengatakan masalah di sana dapat diatasi oleh lembaga terkait di tingkat lokal. Menurut Mahfud, protap yang sudah ada, cukup untuk menyelesaikannya.
"Ya enggak apa-apa. Biar diselesaikan di sana. Kan ada protapnya di sana," kata Mahfud.
Bahkan juga, untuk berbagai ajang seperti PON dan Pilkada, juga sudah dibicarakan.
"Menjamin keamanan PON. Menjamin keamanan Pilkada. Dan seterusnya, sudah," pungkasnya.
Advertisement
